 |
| Foto Doc : Gempa-KPH-Berapi,Yogyakarta/KM |
Yogyakarta, (KM)--Berbagai macam persoalan terjadi dalam kehidupan masyarakat bangsa Papua sejak dilakukannya aneksasi pada 1 Mei 1963. Semua persoalan tersebut tidak perna diselesaikan melalui prosedur hukum yang berlaku di Negara ini, bahkan Negara melalui aparat keamanan TNI/POLRI menciptakan persoalan baru demi mendapatkan uang pengamanan.
Pemerintah negara Indonesia berusaha membungkam dan menutupi semua persoalan tersebut dengan memberikan berbagai kebijakan (Otsus, UP4B dan sebagainya) dan pembangunan yang represif serta melarang jurnalis asing liput berita di Papua. Kebijakan dan pembungunan itu merupakan bargaining politic Negara sehingga masyarakat Papua dilarang berbicara dan mengemukakan pandangan politiknya, pada hal, tidak semurah dan semudah itu.
Persoalan pelanggaran HAM berat yang baru terjadi dan masih segar dalam ingatan masyarakat bangsa Papua pada umumnya dan masyarakat Paniai dan Yahukimo, terutama keluarga korban sampai saat ini tidak ada titik terang untuk memberikan rasa keadilan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Bukan hanya itu saja, kasus Wamena berdarah, Biak berdarah, Wasior Berdarah dan sebagainya hingga saat dibiarkan begitu saja.
Dalam konteks tersebut, presiden Jokowidodo merencanakan kunjungan ke Papua dengan agenda yang bukan menjadi substansi persoalan yang dihadapi oleh masyarakat Papua. Kunjungan itu juga merupakan sebuah upaya politik pencitraan untuk membuat dan merekayasa opini public bahwa Papua sedang dibangun dan baik-baik saja, pada hal persoalan semakin hari semakin meningkat tanpa dituntaskan satupun.
Cara-cara instan ini sudah basi dan tidak relevan dengan situasi saat ini karena masyarakat bangsa Papua pada umumnya sudah bosan karena telah memiliki segudang pengalaman yang menjadi guru bagi mereka (masyarakat Papua). Oleh karena itu, saat ini seharusnya bukan berbicara masalah pembangunan yang represif itu, tetapi berbicara bagaimana menyelesaikan sejumlah persoalan pelanggaran HAM berat di Papua yang seakan menjadi taqdir.
Masyarakat Papua memberikan suara hampir 90 persen pada saat pemilihan Presiden dengan harapan Jokowi bisa mendengarkan keluhan mereka untuk menyelesaikan sejumlah persoalan, terutama pelanggaran HAM berat ini. Masyarakat Papua tidak memintah kebijakan dan pembangunan yang serat dengan kepentingan ekonomi politik. Harapan inilah yang saat ini menjadi tuntutan masyarakat bangsa Papua kepada Jokowi. Masyarakat Papua saat ini, terutama keluarga korban sangat membutuhkan keadilan, bukan program pembangunan dan kebijakan yang tidak jelas.
Oleh karena itu, kami mahasiswa Papua se-Jawa dan Bali yang tergabung dalam GERAKAN MELAWAN LUPA MENUNTAS KASUS PELANGGARAN HAM BERAT PANIAI (Gempa-KPH-Berapi) menyatakan:
- Menolak kunjungan Jokowi ke Papua sebelum menyelesaikan kasus Pelanggaran HAM berat di Paniai pada 8 Desember 2014 lalu yang telah menewaskan 4 pelajar SMA Negeri 1 Paniai Timur dan belasan warga lainnya mengalami luka-luka;
- Menolak kunjungan Jokowi ke Papua sebelum menyelesaikan kasus penembakan di Yahukimo pada 20 Maret 2015 lalu yang telah menewaskan Obangma Senegil (16) anak sekolah, lima orang ditahan dan lima lainnya terkena tembakan pada saat penggalangan dana kamanusiaan untuk korban bencana alam di Vanuatu;
- Menolak kunjungan Jokowi ke Papua sebelum menyelesaikan semua kasus pelanggaran HAM di Papua sejak 1963 hingga saat ini;
- Rejim Jokowi-JK segera membuka akses wartawan Internasional meliput berita di Papua secara netral.
Demikian surat pernyataan ini dibuat.(Mako/KM)
Mengetahui,
Coordinator Umum
Daminanus Nawipa
Sekertaris Umum
Nawipa Mikael Tekege
.jpg)
0 thoughts on “Gempa-KPH-Berapi: Menolak Kunjungan Jokowi ke Papua”