Kami Lupa Penderitaan dan Penyiksaan

Foto : Pdt Padre James Baghwan

Oleh : Padre James Bhagwan 

FIJI Isu MSG 

Bulan ini (Mei) para menteri luar negeri dari negara – negara yang tergabung dalam anggota Melanesian Spearhead Group (MSG) akan bertemu untuk membahas dan membuat rekomendasi kepada para pemimpin MSG untuk aplikasi Papua Barat menjadi anggota penuh. Proses pengambilan keputusan yang penting ini, jika berhasil untuk Papua Barat, akan memungkinkan mereka resmi menjadi anggota masyarakat Melanesia. Bahkan lebih dari itu mereka akan memberikan forum penting untuk mengangkat isu pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan genosida tersistematis yang mereka alami selama 55 tahun lebih, bersama dengan saudara-saudara yang lain di Melanesia, dengan harapan mereka akan mengadvokasi isu HAM di tingkat regional dan global.

Kanaky di MSG

Ini tidak akan menjadi pertama kalinya MSG telah menyambut kelompok dari masyarakat Melanesia yang terjajah. Gerakan kemerdekaan Kanaky, FLNKS, dari Perancis menjajah New Calendonia telah menjadi anggota lama dari MSG.

Fiji memiliki perang utama untuk memainkan dalam advokasi Kanaky untuk menentukan nasib sendiri. Tahun lalu, Perdana Menteri Voreqe Bainimarama menegaskan dukungan negaranya bagi penduduk asli Kanaky (Kaledonia Baru) di PBB Komite Khusus Dekolonisasi (C24) seminar regional di Nadi.

Hal ini tidak mengherankan, karena masyarakat Papua Barat melihat bahwa Fiji sebagai kakak di Melanesia dan kelas atas di wilayah Pasifik untuk membantu mengakhiri ketidakadilan pelanggaran hak asasi manusia di Kanaky, dan kemungkinan warga Papua di terima menjadi anggota MSG maka kemungkinan Fiji akan mengadvokasi masyarakat Papua Barat yang dalam kehidupannya sehari – hari penuh dalam kekawatiran dari ancaman aparat Indonesia. Di bawah kepemimpinan Fiji, kekhawatiran MSG untuk pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran di Papua Barat dibesarkan selama pembicaraan bilateral antara Bainimarama dan Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2011.

Papua Barat agenda MSG

Dibawah kepemimpinan PM Bainimarama di MSG bahwa masalah Papua Barat datang ke agenda pertemuan puncak para pemimpin MSG. Pada bulan Maret 2013 lalu, saat dia menjabat ketua MSG, telah menerima perwakilan dari Koalisi Nasional Papua Barat untuk Pembebasan (WPNCL) telah mengajukan aplikasi untuk menerima keanggotaan bagi rakyat Papua di kelompok Melanesia Sperehat Group (MSG). PM meyakinkan dan memastikan bahwa aplikasi Papua Barat akan melalui proses yang tepat dan itu akan dibahas pada pertemuan pejabat senior MSG berikutnya.

Beberapa bulan kemudian, pada KTT ke-19 para pemimpin – pemimpin di MSG, yang diselenggarakan di Noumea, Kaledonia Baru Juni 2013, PM Bainimarama dipuji atas perannya dalam mengangkat isu Papua Barat. Pada saat sidang pleno, PM Vanuatu Moana Karkas memberikan dukungan penuh aplikasi Papua Barat di MSG dan telah memberikan pemahaman yang besar dalam masalah Papua Barat dalam agenda MSG Summit. Karkakas mengakui suara penderitaan dari orang Papua Barat , "telah terus terang ditolak oleh banyak negara-negara kaya, termasuk PBB selama satu abad.

Nilai-nilai Melanesia

MSG lahir dari keinginan untuk mempromosikan nilai-nilai Melanesia, tradisi dan semua hak-hak asasi di Melanesia.

Pada bulan Januari tahun lalu, Menteri Luar Negeri Fiji, Ratu Inoke Kubuabola, seorang diplomat yang sempurna, memimpin delegasi dari MSG untuk Papua Barat.

Inoke menulis laporan kunjungan dan tugas yang sulit untuk Fiji dalam menangani kasus keanggotaan Papua Barat di MSG, sementara hubungan bilateral dengan Indonesia tetap mempertahankan Indonesia yang telah lama meletakkan klaim atas tanah Papua Barat sejak 1969. Wartawan Graham Davis menulis: "Fiji memiliki kesempatan yang unik untuk menunjukkan kepemimpinan, penilaian dan kebijaksanaan, tidak hanya di kebijakan luar negeri kita sendiri tetapi atas nama semua Melanesia, termasuk orang-orang Papua Barat. "

Davis menambahkan bahwa sementara Fiji dan negara-negara MSG lain berhati-hati dengan masalah pengajuan aplikasi keanggotaan bagi rakyat Papua Barat kemungkinan akan menjadi penyebab utama dalam hubungan bilateral dengan Indonesia, "filosofis, mereka tidak bisa mengecualikan populasi Melanesia substansial perwakilan ingin bergabung dengan organisasi".

Dengan formasi akhir tahun lalu tiga faksi besar telah bersatu dan membentuk wadah bernama Persatuan Gerakan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP) sebagai organisasi pergerakan yang lebih besar untuk representasi Papua Barat terdiri dari Republik Federal Papua Barat, Parlemen Nasional Papua Barat dan Koalisi Nasional Papua Barat, bersatu kuat dari dalam Papua Barat untuk meminta bantuan dari keluarga Melanesia nya.

Sementara wacana aplikasi penerimaan keanggotaan ini berlanjut, Rakyat Sipil Papua Barat akan terus menderita kekejaman, pemukulan, penyiksaan, pemerkosaan dan pembunuhan dan bentuk-bentuk kekerasan lain berlanjut disana.

Fiji mendukung UNCAT

Awal tahun ini, PM Bainimarama pindah gerakan di parlemen untuk ratifikasi Fiji Konvensi PBB Menentang Penyiksaan. Ini kemudian secara bulat didukung oleh Parlemen.

Dalam sambutannya PM mengatakan setiap orang memiliki hak untuk bebas dari penyiksaan apapun baik fisik, mental, atau emosional, dari kekejaman yang tidak manusiawi, bahkan merendahkan manusia atau menghukum yang tidak adil.

" Dalam hukum tertinggi kami di Fiji menyediakan ketentuan- ketentuan dengan tingkat perlindungan dari penyiksaan dan pelecehan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Fiji dan yang unggul diberikan oleh banyak negara besar. Tapi sebagi pemerintah kami bertekad untuk tidak hanya mematuhi standar keadilan, transparansi dan akuntabilitas dalam hukum kita sendiri tetapi juga tidak terlepas dari ketentuan hukum internasional yang terkandung dalam konvenansi PBB. "

Dia mengatakan keputusan Fiji untuk secara resmi meratifikasi Konvensi PBB Menentang Penyiksaan mengirim pesan penting kepada masyarakat internasional.

"Ini memberitahu dunia bahwa kita bersedia untuk berdiri bahu-membahu dengan negara-negara yang menentang penggunaan penyiksaan atau kekejaman sebagai instrumen kebijakan negara. Ini memberitahu dunia bahwa untuk Fiji, penyiksaan tidak bisa diterima dalam kondisi apapun. Dan kami berpihak dengan negara-negara yang bermaksud menegakkan hak asasi warga negara mereka sendiri dan setiap warga negara lain di dunia. "

Sebagai bangsa, bertekad untuk melawan penyiksaan dan kekejaman dalam segala bentuknya, dan untuk menegaskan martabat manusia, keadilan, keadilan dan supremasi hukum sebagai nilai-nilai inti. Fiji memiliki kewajiban moral untuk mengangkat isu HAM bagi masyarakat di seluruh dunia yang menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia.

Salah satu hak asasi manusia yang tidak terlihat lagi dari kami (Pemerintahan) Fiji adalah kakak, adik, ibu, ayah, putra dan putri di Papua Barat di Malanesia.

Penulis adalah seorang Pendeta dari Gereja Methodist di Fiji dan jurnalis warga.