 |
(DPR RI dan Kemenlu terjadi perbedaan tanggapan.Foto merdeka.com Editing KM)
|
Jakarta (KM)-- Komisi I DPR menilai pemerintah
Jokowi-JK masih belum memiliki roadmap (peta
jalan) politik strategis di Papua. (Baca: http://news.metrotvnews.com/read/2015/06/22/139296/tak-punya-roadmap-papua-komisi-i-amnesti-tapol-belum-perlu)
selanjutnya ia menagku bahwa" Kami belum lihat peta besar atau peta jalannya mau bagaimana,"
ujar Wakil Ketua Komisi I DPR Tantowi Yahya usai rapat dengan tiga pimpinan
lembaga dan kementerian di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin
(22/6/2015)
Sedangkan kementirian
luar negeri Indonesia dalam sesi Tanya jawab dengan seorang wartawati NET.TV
pada edisi January 2015 yang lalu, Sesudah Retno Marsudi
di lantik. Sempat ia pernah mengatahkan di rumah kediaamannya bahwa“kementirian luar negeri mempunyai read map dalam berdiplomasi di
wilayah territorial Indonesia ,lebih khususnya jiaka ada kelempok tertentu yang
ingin menggugat hal itu.Jika perjanjian kita tidak di terima maka saya akan
menjadi manusia paling keras di dunia .”katanya”
Sedangkan di
lihat berdasarkan kenyataan di papua para kapolda dan jendaral beda pernyataan tidak sesuai dengan intruksi presiden.Sistem
kebijakan yang sudah di lakuakn belum terasa sepenuhnya .Hal ini menandakan
situasi yang menghancurkan tatanan hidup orang papua.(MP/KM)
0 thoughts on “Beda Tanggapan Tentang Road Map Antara DPR RI Dan Kemenlu RI”