 |
| Foto : Sahima Ali Direktur Krisis Perempuan di Fiji |
Jakarta,(KM)--Kelompok masyarakat sipil di Fiji menyatakan
kekhawatiran pidato terbaru dari Perdana
Menteri Frank Bainimarama Fiji atas dukungan untuk tawaran dari Indonesia menjadi anggota Asosiasi
Melanesia Sperheat Group (MSG).
Pernyataan terbaru dari Frank Bainimarama bahwa pelanggaran hak asasi manusia (HAM) akan terbaik ditangani oleh Indonesia sendiri, jika hal itu diperbolehkan menjadi anggota MSG, ini menunjukkan kebijakan luar negeri Fiji telah didikte oleh pemerintah Indonesia.
Direktur Pusat Krisis Wanita di Fiji (FWCC) Shamima Ali, mengatakan pernyataan sikap terbaru ini bertentangan dengan keputusan sebelumnya bahwa pemerintahan yang ia pimpin sepenuhnya mendukung hak-hak hak rakyat Papua Barat terhadap penentuan nasib sendiri seperti yang tersedia untuk Pembukaan UUD MSG.
Pernyataan terbaru dari Frank Bainimarama bahwa pelanggaran hak asasi manusia (HAM) akan terbaik ditangani oleh Indonesia sendiri, jika hal itu diperbolehkan menjadi anggota MSG, ini menunjukkan kebijakan luar negeri Fiji telah didikte oleh pemerintah Indonesia.
Direktur Pusat Krisis Wanita di Fiji (FWCC) Shamima Ali, mengatakan pernyataan sikap terbaru ini bertentangan dengan keputusan sebelumnya bahwa pemerintahan yang ia pimpin sepenuhnya mendukung hak-hak hak rakyat Papua Barat terhadap penentuan nasib sendiri seperti yang tersedia untuk Pembukaan UUD MSG.
Mantan Komisaris HAM Fiji dan Koalisi Kursi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mengatakan, pernyataan oleh Perdana Menteri ini berusaha
untuk mendukung pembantain masal, dan penyiksaan selama 50 tahun terakhir oleh kekerasan pemerintah
Indonesia bahwa lebih dari 500.000 orang
dibunuh hanya mengejar sebuah mimpi menjadi bebas di negeri sendiri.
Lanjut ia, Pemerintah Indonesia mampu meyakinkan ke publik dengan keberhasilan isu politik, budaya, ekonomi dan lingkungan, akan tetapi hasilnya tanda tanya, sedangkan Pemerintah Indonesia juga terus mengabaikan hak asasi manusia (HAM) dan hak - hak sipil di Papua Barat, padahal pelanggaran tersebut telah didokumentasikan dengan baik oleh domestik dan internasional hak asasi manusia termasuk pemantauan dari komisi tinggi PBB untuk hak asasi manusia.
Pengakuan terhadap pelanggaran hak asasi manusia di Papua Barat telah menjadi salah satu alasan utama, akan tetapi mengapa negara anggota MSG mempertimbangkan isu keanggotaan Papua Barat, dan rapat khusus pemimpin MSG pada tahun 2014 lalu termasuk pemerintah Fiji, mendukung Papua Barat melalui wadah yang tepat untuk mewakili Rakyat mereka menjadi anggota MSG.
Jelas bahwa kelompok Papua Barat melalui United Liberation Movement for west Papua (ULMWP) mengajukan aplikasi yang baru adalah harapan segar untuk MSG.
Warga Papua Barat melalui proses deklarasi telah memutuskan siapa yang mewakili mereka, dan itu adalah gerakan persatuan pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP) yang telah mengajukan aplikasi kepada sekertariat MSG untuk menjadi anggota penuh.
Lanjut ia, Pemerintah Indonesia mampu meyakinkan ke publik dengan keberhasilan isu politik, budaya, ekonomi dan lingkungan, akan tetapi hasilnya tanda tanya, sedangkan Pemerintah Indonesia juga terus mengabaikan hak asasi manusia (HAM) dan hak - hak sipil di Papua Barat, padahal pelanggaran tersebut telah didokumentasikan dengan baik oleh domestik dan internasional hak asasi manusia termasuk pemantauan dari komisi tinggi PBB untuk hak asasi manusia.
Pengakuan terhadap pelanggaran hak asasi manusia di Papua Barat telah menjadi salah satu alasan utama, akan tetapi mengapa negara anggota MSG mempertimbangkan isu keanggotaan Papua Barat, dan rapat khusus pemimpin MSG pada tahun 2014 lalu termasuk pemerintah Fiji, mendukung Papua Barat melalui wadah yang tepat untuk mewakili Rakyat mereka menjadi anggota MSG.
Jelas bahwa kelompok Papua Barat melalui United Liberation Movement for west Papua (ULMWP) mengajukan aplikasi yang baru adalah harapan segar untuk MSG.
Warga Papua Barat melalui proses deklarasi telah memutuskan siapa yang mewakili mereka, dan itu adalah gerakan persatuan pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP) yang telah mengajukan aplikasi kepada sekertariat MSG untuk menjadi anggota penuh.
Laporan minggu ini menunjukkan bahwa lebih dari 70 orang
telah ditahan di Papua Barat untuk mendukung ULMWP. (Tambahkan Ibu Ali)
Kelompok-kelompok masyarakt sipil Fiji menyeruhkan pemerintah Fiji untuk perlu latihan kepemimpinan nyata pada isu ini dengan menghormati keputusan dan keinginan rakyat Papua Barat tentang perwakilan Rakyat Papua. Telah jelas bahwa itu bukanlah Indonesia yang harus mewakili mereka di MSG tetapi Rakyat Papua.
Latar belakang pembentukan ULMWP
Pada tahun 2014, para pemimpin-pemimpin Papua Barat melakukan pertemuan luar biasa, didukung oleh pemerintah Vanuatu telah dilakukan melalui proses konsultasi yang sulit (di tengah ketakutan represi oleh pemerintah Indonesia) antara kelompok yang berbeda di dalam Papua Barat maupun di luar Papua Barat untuk membentuk sebuah wadah pemersatu rakyat sipil Papua Barat yaitu wadah Pergerakan Perjuangan Pembebasan Papua Barat (ULMWP).
ULMWP adalah pilihan rakyat Papua Barat, sekarang masih membayar harga yang tinggi untuk siapa yang harus mereka perwakilan untuk MSG. ( Sumber : We Bleed Black and Red).
Kelompok-kelompok masyarakt sipil Fiji menyeruhkan pemerintah Fiji untuk perlu latihan kepemimpinan nyata pada isu ini dengan menghormati keputusan dan keinginan rakyat Papua Barat tentang perwakilan Rakyat Papua. Telah jelas bahwa itu bukanlah Indonesia yang harus mewakili mereka di MSG tetapi Rakyat Papua.
Latar belakang pembentukan ULMWP
Pada tahun 2014, para pemimpin-pemimpin Papua Barat melakukan pertemuan luar biasa, didukung oleh pemerintah Vanuatu telah dilakukan melalui proses konsultasi yang sulit (di tengah ketakutan represi oleh pemerintah Indonesia) antara kelompok yang berbeda di dalam Papua Barat maupun di luar Papua Barat untuk membentuk sebuah wadah pemersatu rakyat sipil Papua Barat yaitu wadah Pergerakan Perjuangan Pembebasan Papua Barat (ULMWP).
ULMWP adalah pilihan rakyat Papua Barat, sekarang masih membayar harga yang tinggi untuk siapa yang harus mereka perwakilan untuk MSG. ( Sumber : We Bleed Black and Red).
0 thoughts on “Kelompok Masyarakat Sipil Fiji Mendesak Pemerintahnya Untuk Mengenali ULMWP Sebagai Perwakilan Yang Sah Dari Papua Barat”