 |
| Foto:Doc Elsaham/KM |
Oleh : Manfred Kudiai
Opini/HAM--06 Juli adalah hari dimana orang Papua memperingati Tragedi Biak berdarah 06 Juli 1998 yang pada hari ini 06 Juli 2015 tepat 17 tahun. Peristiwa Biak Berdarah 6 Juli 1998, meninggalkan luka batin bagi korban dan keluarga korban, sementara pelaku dibenarkan oleh Negara dan tak perna disidangkan.
Sejak tumbangnya Presiden Suharto pada bulan Mei 1998 berbagai tindak kekerasan dilakukan oleh aparat keamanan terhadap rakyat Papua Barat yang melakukan hak kebebasan berekspresi dengan berdemonstrasi dan mengibarkan bendera Papua Barat (Bintang Fajar) di berbagai kota di Papua Barat.
6 Juli 1998 adalah dimana keamanan negara lukiskan sebuah ukiran penderitaan di hati Orang Papua. Sebuah tragedi kemanusiaan. Tindakan biadab yang diterima rakyat sipil, hanya karena mempertahankan Sang Bintang Fajar yang dikibarkan pada sebuah menara air setinggi 35 di dekat pelabuhan laut Kota Biak. Aksi damai yang dilakukan 500 – 1.000 masa itu berakhir dengan apa yang dikenal dengan peristiwa Biak Berdarah, 6 Juli 1998.
"06 Juli 1998, tepat 17 Tahun yang silam, terjadi sebuah tragedi memiluhkan yang masih sangat hangat diingatan rakyat Papua pada umumnya dan khususnya rakyat Biak hingga saat ini."
Mungkin sebagian besar rakyat Indonesia tidak tahu-menahu tentang apa yang terjadi saat itu, namun tragedi memiluhkan ini tidak akan mungkin dilupakan dan terhapuskan dari benak rakyat Papua, meskipun peristiwa memiluhkan ini telah terjadi belasan tahun lalu.
Tragedi memiluhkan ini selalu dikenang oleh rakyat Papua dengan sebutan Tragedi "BIAK BERDARAH", tragedi ini bermula ketika ribuan rakyat Papua di Biak melakukan aksi damai untuk mengemukakan pendapat dimuka umum, namun aksi damai yang digelar oleh rakyat Papua di Biak disikapi dengan tindakan represif aparat gabungan TNI-Polri dengan mengeluarkan tembakan secara membabi buta ke arah massa aksi, yang akhirnya menewaskan puluhan massa aksi serta ratusan lainnya terkena luka tembak. Sikap represif yang dilakukan militer Indonesia saat itu, disebabkan adanya pengibaran bendera Bintang Kejora, yang dilakukan oleh massa aksi di sebuah tower, yang terletak tak jauh dari pelabuhan. Tragedi Biak Berdarah meninggalkan banyak cerita memiluhkan yang tidak akan mungkin dapat dilupakan oleh seluruh rakyat Papua, dimana ketika peristiwa ini terjadi, ratusan orang ditangkap dan di aniaya di dalam tahanan.
Korban Yang Isi Digarung dan Dibuang Kelaut Oleh TNI-Polri, pulahan jasad orang Papua mengambang di lautan, dan didapati juga di semak-semak dan bahkan banyak juga yang hilang dan tak ditemukan hingga saat ini. Meskipun peristiwa ini dikategorikan sebagai Pelanggaran HAM Berat, dan banyak desakan dari para pemerhati HAM Internasional dan Nasional yang mendesak untuk adanya penyelesaian kasus ini, dan meskipun prosesnya hukumnya sudah dinaikan ke Mahkama Agung (MA), namun hingga saat ini proses hukumnya tidak juga menunjukan adanya titik terang. MA terkesan membiarkan proses hukum tragedi Biak Berdarah ini terus berlarut-larut, sebab pelakunya adalah negara, sehingga MA pun tidak begitu peduli terhadap tragedi ini, sehingga para pelaku hingga saat ini, masih bebas menghirup udara bebas, dan bahkan para pelaku justru diberikan penghargaan oleh Negara, karena dianggap telah berhasil melaksanakan agenda negara di Papua.
Dari peristiwa ini “Biak Berdarah”, tercatat 230 korban. 8 orang meninggal, 3 orang hilang; 4 korban luka berat dievakuasi ke Makassar, 33 orang ditahan sewenang-wenang dan 150 orang mengalami penyiksaan dan 32 mayat misterius,” kata Sandra Mambrasar, dari Desk Perempuan, Elsham Papua.
Pelanggaran HAM sampai saat ini, terus terjadi dan semakin memburuk di tanah Papua, elemen-elemen masyarakat sipil ini meminta pemerinta Republik Indonesia untuk bertanggung jawab terhadap seluruh kasus pelanggaran HAM di Tanah Papua. Pemerintah jangan diamkan setiap kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Papua, segera mengadili pelaku pelanggaran HAM di Papua.(Kudiai Manfred/KM)
0 thoughts on “Kini 17 Tahun Biak Berdarah, Negara Tidak Bertanggungjawab”