 |
| Foto : Solidaritas Rakyat PNG Memberikan Dukungan Untuk Papua Barat (7/9/2015) di Ibukota Port Moresby |
Jakarta (KM)--Pemimpin Pasifik memiliki kewajiban moral dan etika untuk mengatasi masalah Papua Barat, karena orang Papua Barat memiliki hak yang sah untuk diberi kesempatan untuk bebas dari segala bentuk kekerasan dan penindasan.
Delegasi Kepulauan Solomon untuk Papua Barat, Mathew Wale, mengatakan Papua Barat yang berada di ambang kepunahan serius karena mereka terus berhadapan dengan genosida, penyiksaan dan penindasan, disampaikan kepada media masa jelang KTT Forum Kepulauan Pasifik (FIP) yang Ke-46 di Port Moresby,
"Genosida adalah kejahatan kolektif yang menargetkan kelompok nasional, ras, etnis, atau agama, dan pasukan militer dan polisi Indonesia telah terlibat dalam kekerasan meluas dan pembunuhan di Papua Barat," kata Wale.
Membedakan akun kasus genosida di Papua Barat oleh pasukan Indonesia termasuk pembunuhan oleh pemboman udara dari beberapa ribu orang Papua di Jayawijaya pada tahun 1977; penggunaan napalm dan senjata kimia terhadap warga desa pada tahun 1981; pembantaian 32 orang Papua Barat di Wamena pada bulan Oktober 2000; banyak pembunuhan di luar hukum, termasuk pembunuhan penyiksaan tahanan yang ditahan, pembunuhan para pemimpin politik, budaya, dan desa di Papua Barat, dan pembunuhan brutal warga sipil, wanita, dan anak-anak.
Wale mengatakan pembunuhan terus berlangsung.
Dia mengatakan pembunuhan termasuk empat siswa pada 8 Desember 2014 di Paniai -Papua yang tidak diselidiki dan pelakunya tidak dibawa ke pengadilan.
"Lainnya termasuk pembunuhan orang Papua yang tidak bersalah di Tolikara dan kasus yag baru-baru terjadi pembunuhan dua warga sipil di Timika pada tanggal 29 Agustus 2015."
Baca disini juga "KOMNAS HAM RI, 1 th Terakhir Ada Lima Kasus Kekerasan Dari Aparat Keamanan di Papua".
Baca disini juga "KOMNAS HAM RI, 1 th Terakhir Ada Lima Kasus Kekerasan Dari Aparat Keamanan di Papua".
"Penyiksaan, pemerkosaan dan pembunuhan ekstra-yudisial bahwa militer Indonesia dan polisi telah mengalami Papua Barat untuk memasukkan sewenang-wenang dan massa penahanan, penyiksaan, dan perlakuan kejam dan tidak manusiawi atau hukuman," katanya.
"Sebagai delegasi khusus Kepulauan Solomon untuk Papua Barat, saya meminta para pemimpin Pasifik kami atas nama Pemerintah Kepulauan Solomon untuk mengambil sikap yang berani melawan pelanggaran ini, dan saya ingin menantang para pemimpin kita bahwa tidak ada negara Pasifik dapat mencuci tangan berhenti untuk Papua Barat atau berjalan kaki atau menutup mata kepada saudara-saudara kita. "
Gerakan Perjuangan Pembebasan Papua Barat (ULMWP) yang hanya diakui dan gerakan politik yang sah di Papua Barat dan internasional telah menyerukan kepada PIF untuk tugas Sekretaris Jenderal PBB untuk mandat dewan hak asasi manusia komisaris tinggi untuk melakukan misi pencarian fakta pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Papua Barat.
Sekretaris Jenderal ULMWP, Octovianus Mote mengatakan PIF harus mendorong Papua Barat secara tertulis kembali mendorong agenda Komite Dekolonisasi.
"Kami menyerukan kepada sekretariat PIF untuk memproses aplikasi keanggotaan ULMWP menjadi pengamat untuk Forum Kepulauan Pasifik," kata Mote.
Wale mendukung untuk keanggotaan menjadi observer di FIP, membenarkan ULMWP sebagai sebuah asosiasi gerakan politik terpadu dari semua organisasi baik di luar maupun di dalam Papua Barat.
"Saya meminta para pemimpin Pasifik kami untuk memberikan pengakuan karena ULMWP sebagai wadah yang sah dan bertanggung jawab untuk mewakili masyarakat Papua Barat seperti yang diberikan status pengamat oleh MSG (MSG) yang juga anggota dari Forum Sekretariat Kepulauan Pasifik, "menekankan Wale.
ULMWP terdiri dari tiga organisasi utama yaitu Koalisi Pembebasan Nasional untuk Papua Barat, Republik Federal Papua Barat dan Parlemen Nasional Papua Barat.
Ketiga wada ini bersatu untuk tujuan khusus yang memungkinkan Papua Barat untuk mengajukan permohonan keanggotaan badan sub-regional, regional dan internasional dan untuk mendapatkan kembali hak penentuan nasib sendiri untuk kemerdekaan. (looppng.com).
0 thoughts on “Delegasi Solomon, Pemimpin FIP Memiliki Kewajiban Moral Untuk Papua Barat”