Paniai, (KM) -- Yayasan Lembaga Swada Masyatakat (YLSM) pegunungan tengah, Papua mengatakan pembongkaran jalan trans Paniai-Intan Jaya diduga adanya pengamanan TNI/Porli secara ketat di wilah distrik Agadide. Situasi masyarakat di desa Toyaimuti, Yabomaida dan Dauwagu sedang dikuasai TNI/POLRI dengan alasan pengamanan pembongkaran Jl. Trans Nabire yang diduga ilegal
Pembongkaran jalan trans itu dilewatkan melalui distrik Paniai Timur, Ekadide, Agadide, Bogobaida, Homeyo, Sugapa dan seterusnya.
Hal ini disampaikan oleh Servius Kedepa, ketua Yayasan Lembaga Swadaya Masyakat Pengunungan Tengah Papua. Sabtu (16/01/2016).
"Saya sudah mendengarkan langsung di tempat tentang keluhan masyarakat soal adanya TNI/Porli di daerah Agadide, "katanya.
Setelah ditanya Kepada Pimpinan PT. Modern terkait pengamanan, ia mengaku bahwa mereka sudah dibayarkan kepada TNI/Porli untuk mengamankan kegiatan pembongkaran Jl. Trans seperti tersebut diatas." Ujar Servius
lanjut, Pemerintah Indonesia dan PT. Modern telah tempatkan pasukan TNI/POLRI sesuai kontrak yang telah dibuatnya. Tetapi apabila masyarakat tuntut kerugian, PT Modern tidak pernah mau menerima semua usulan masyarakat terutama karyawan lokal di lapangan.
Beberapa usulan perbaikan yang telah ditolak adalah sebagai berikut : 1) Upah Rp 50 ribu rupiah/hari masih belum dirubah, 2) Makan 1 piring dimakan 2 orang/hari. Hanya satu kali makan untuk 1 hari , 3) 10 orang karyawan lokal telah ditolak. 4) Kerusakan lahan, pagar, kebun, pohon Cemara telah dibayarkan hanya di bawah Rp 800 ribu rupiah untuk desa Yabomaida dan Dauwagu. Sedangkan untuk Toyaimuti telah dibayarkan sesuai permintaan pemiliknya.
"Semua keinginan pemilik tanah adat telah ditekan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang, apalagi tidak dibayar sesuai permintaan masyarakat, "katanya.
"Apabila diduga masyarakat tuntut berlebihan mereka harus ditembak,"Katanya.
Setelah saya mendengarkan pernyataan demikian, kata servius, saya terpaksa menangis di tengah-tengah masyarakat karena
"Saya menangis karena semua keluhan masyarakat adat tidak memberikan sesuai keinginan rakyat,"katanya.
Pt.Modern |
"Saya melihat distrik agadide sedang dibuat tidak aman oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, "bebernya.
Dengan melihat demikian, pihaknya mengeluarkan Rekomendasi dari YLSM sebagai berikut:
- Presiden Jokowi diminta segera akan tarik militer yang telah ditugaskan di sepanjang pembongkaran Jl. Trans Nabire Ilaga di Agadide, Ekadide dan Bogobaida.
- Presiden Jokowi diminta perintahkan kepada Pemerintah Daerah dan PImpinan PT. Modern bayarkan uang permisi kepada masyarakat adat (Serikat Fam Asli Papua) selaku pemilik tanah adat yang telah dan sedang dipakai oleh PT. Modern atas izin pemerintah Indonesia.
- Pemerintah Indonesia dan PT. Modern diminta segera akan merevisi kontrak atau perjanjian kerja yang telah ditandatanganinya tentang pembongkaran Jl. Trans antara Wopabaida sampai Titigidagi untuk memenuhi semua permintaan masyarakat adat setempat yang telah disampaikan untuk diproses dari awal dimulainya kegiatan tersebut.
- Jembatan kali Yabo tidak diizinkan untuk dibangun, apabila isi kontraknya masih belum dirubah sesuai keinginan masyarakat adat pemilik tanah adat Agadide khususnya di lokasi pembuatan jembatan. Karena Tanah adat Agadide bukan milik tokoh agama, petinggi pemerintah Indonesia, pimpinan perusahaan, TNI/POLRI, Milisi, Kepala Distrik, DPRD, DPRP dan kepala kampung. (Manfred/KM)
0 thoughts on “ YLSM : Pembongkaran Jalan Trans Paniai-Intan Jaya Diduga Adanya Pengamanan TNI/Porli Secara Ketat”