 |
| Ilutrasi.Ist |
Yogyakarta, (KM)—Kesepakatan Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR) dan Pemerintah rencana
undang-undang (RUU) untuk menjadikan
kelapa sawit di Nabire menjadi salah satu prioritas dalam program legalisasi
Nasional tahun ini, dinilai merugikan masyarakat , Mahasiswa Papua di
Bogor, Jawa Barat dengan tegas nyatakan tolak. Minggu, (21/08).
Ketua Ikatan Mahasiswa Papua (IMAPA), Yunus E Gobai
menyatakan, dalam RUU tidak ada indikasi keperpihakan untuk kepentingan rakyat Papua, khususnya di
Nabire.
“ Kami tolak. Saya dan mahasiswa Papua lainnya
melihat ini (RUU) malah menguntungkan
investor dan mengcekik kami rakyat Papua
pada umumnya,” katanya saat diwawancara Kabar
Mapegaa.
Menurut Yunus, terdapat beberapa poin yang melihat
masyarakat mensampingkan hak-hak petani
dan masyarakat di sekitar area perkebunan Kelapa Sawit.
“Contohnya dalam draf pasal 30 RUU tersebut
menyatakan investor akan diberi
kemudahan berupa pengurangan pajak penghasilan,” tegasnya
Kami orang Papua, tegas Yunus, menolak kebijakan pemeriintah untuk mensahkan
RUU perlindungan Republik Indonesia atas Kelapa Sawit .
“Kelapa sawit serap air. Tanah menjadi
kering. Perusahaan mulai tidak mengakui hak-hak masyarakat,” tulis Jubi.
Pewarta:
Manfred Kudiai
