 |
| Pertemuan Mahasiswa dan DPR Papua di Yogyakarta Foto:Dooc |
Bogor,
(KM)-- Ketua Yayasan Swedaya Masyarakat (YLSM) Pegunugan Tengah Papua Servius Kedepa mengatakan apakah Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat masih tetap
akan percaya dan menghormati perlakukan pemerintah pusat.
Sedih
untuk mendengarkan berita kekecewaan karena tim DPRP dan Gubernur Papua tidak dihormati sebagai
umat manusia Papua dalam bingkai NKRI oleh gubernur DIY Sultan dan Presiden
Jokowi-JK di Jakarta.
Mahasiswa
Papua masih diberlakukan Separatis dan Monyet di DIY dan sekitarnya oleh
gubernur DIY dan Presiden Republik Indonesia di Jakarta,
Sungguh,
hatinya sakit dan sedih tetapi, apa boleh buat,” kata Servius Kedepa kepada
wartawan www.kabarmapegaa.com
Sabtu,(6/16) malam ini.
Dikatakan,
apabila seluruh mahasiswa berkomitmen untuk masih mau tinggal di DIY dan
sekitarnya secara paksa hanya karena mengejar kepentingan pendidikan bagi nusa
dan bangsa Papua. Alam Papua dan Tuhan Allah sebagai sang pencipta, termasuk
kita umat manusia tetap akan melindungi saudara-saudara sekalian.
 |
| Suasana Pertemuan Mahasiswa dan DPR Papua di Asrama Mahasiswa Kamsann I Yogyakarta |
Kami
belum bisa berbuat apa-apa selain doa, ditribusi dan promosi situasi kekerasan
Negara dan kejahatan kemanusiaan terhadap Orang Asli Papua dan lain-lain untuk
mencegah terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan bersama,
“Situasinya
sudah semakin jelas terutama perlakuan NKRI terhadap Orang Asli Papua secara
menyeluruh, yang telah dimulai sejak 1 Mei 1963 lalu,” kata servius
Menurutnya,
apalagi situasi kemanusian bagi bangsa Papua pasca pelaksanaan KTT MSG yang
akan dilaksanakan pada September 2016 mendatang di Vanuatu. Langkah-langkah apa
seperti apa saja yang akan dilakukan oleh seluruh Orang Asli Papua, apabila
status ULMWP akan diterima menjadi anggota penuh di MSG? Apakah Indonesia akan tinggal diam menghadapi
kemajuan diplomasi demikian?
Kata dia, Karena, para pemimpin NKRI ini
dinilai urat malunya sudah diputuskan oleh darah Orang Asli Papua. Perbuatan
DOSA kekerasan Negara Indonesia dan kejahatan kemanusiaan ini yang menghantui
para pemimpin Indonesia untuk masih mau membunuh Orang Asli Papua terus hanpir
tiap hari.
Peristiwa
pengepungan TNI-POLRI terhadap asrama Mahasiswa Papua di Yogya seperti demikian
biasa dilakukan juga hampir tiap hari di seluruh Papua dan Papua Barat,”
bebernya
Ia
mengatakan, tergantung mahasiswa apakah mau minta bapak Gubernur dan rombongan
Pemerintah Daerah Provinsi Papua untuk
akan segera eksodus atau masih tetap mau bertahan untuk belajar?
"Tidak
lupa kami sampaikan kepada Tim Gubernur Papua dan DPRP agar Tuhan pulangkan mereka
dengan aman dan lancar sampai di Papua,”tambah kedepa
YLSM
Merekomendasikan:
1. Kami meminta dengan sangat, penderitaan Orang Asli Papua Barat segera akan dibebaskan oleh Negara-Negara penyelamat dunia yang peduli terhadap kondisi pelanggaran HAM berat yang dipraktekan Indonesia sejak 1 Mei 1963
2. Kami minta dengan hormat, para pemimpin MSG penuhi kriteria keanggotaan yang kurang sesuai pendirian Piagam MSG untuk segera akan menerima ULMWP menjadi anggota penuh di MSG pada KTT MSG di Vanuatu dalam bulan September 2016 mendatang tanpa dibutuhkan kriteria lagi.
3. Pemerinta Provinsi Papua dan Papua Barat diminta segera akan memberikan dukungan politik sebagai anak negeri Melanesia untuk mendukung upaya-upaya diplomasi ULMWP, MSG dan PIF untuk membawa masalah penyelesaian akar masalah politik Papua di sidang-sudang PBB mendatang. Melalui upaya-upaya tersebut Indonesia segara akan diberiksa oleh Komisi Dewan HAM PBB Urusan Pembunuhan Kilat dan Terencana terhadap kasus Paniai berdarah 8 Desember 2014 lalu. Selain itu, kasus-kasus pelanggaran HAM yang telah dan sedang diberlakukan oleh aparat TNI/POLRI dengan cara pemalangan masa aksi demo damai, penangkapan masal dalam jumlah yang banyak, pemenjarahan, penangkapam, penembakan terhadap Orang Asli Papua.
4. Kami selaku bagian dari penduduk Melanesia yang tinggal bergumulan Darah Orang Asli Papua yang tidak berdosa di Papua mendesak kepada MSG dan PIF untuk membawa masalah pelanggaran HAM Papua Barat kepada PBB untuk selanjutnya didaftarkan di daftar perwalian PBB percepat Dekolonisasi dan seterusnya sampai Papua Barat benar-benar lepaskan diri dari NKRI
Pewarta:
Yunus E Gobai
0 thoughts on “Pemerintah Indonesia Diduga Bicara Lain, Main Lain, Dalam Bingkai NKRI di DIY dan Jakarta”