Mahasiswa Tolak Kebijakan Pemda Maybrat, Transmigrasi 5000 KK di Distrik Mare

Yogyakarta, (KM)--Mahasiswa Mare di Jayapura dengan tegas menolak program pemerintah distrik Mare yang bekerja sama pemerintah kabupaten Maybrat, Papua Barat,  untuk mendatangkan program transmigrasi di ibu kota distrik Mare berjumlah 5000 KK.

Korwil Koalisi Mahasiswa, Pemuda dan Pelajar kabupaten Maybrat (KOMPEKSTRAM) Mare Raya, Beni c Bame angkat bicara terkait transmigrasi di maybrat khusus di wilayah Mare Raya,  bahwa Kepala Distrik tipu masyarakat di Mare Raya dan 10 kepala kampung, pemuda, mahasiswa dan pelajar wilayah Mare yang tergabung di dalam Kompekstram tolak tegas penyataan kepala distrik Mare Raya.

Menurut Beni Cf Bame,  data yang kami ambil Kebijakan kepala diatrik Mare Raya untuk mengusulkan transmigrasi tidak pernah koordinasikan dengan kepala-kepala kampung yang ada di distrik Mare Raya.

“Hal ini, secara tidak langsung program tersebut diajukan karena kepentingan politik 2019,” Jelasnya kepada Kabar Mapega, Rabu (31/08) siang tadi.

Maka dengan, beni menegaskan kepada pemerintah distrik dan kabupaten segera meninjau kembali kebijakan tersebut, karena tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat di kampung.

“Ketika tiba dari Kota Minyak Sorong di Kota Studi Port Numbay Jayapura langsung menuju Margasiswa PMKRI Cabang Jayapura Sanctus Efrem diskusi bersma Bung Sebastian Bame, Simon P Bame Emiliano Kejora Yumte, Ricky Bofra, dan Simpet Bame terkait dengan data Transmigrasi yang saya ambil dari wilayah Distrik Mare,” katanya

Oleh karena itu, lanjut Beni,  upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Maybrat,  terkait dengan transmigrasi di beberapa distrik yang menjadi strategis yakni Aifat Timur dan Mare dan Transmigrasi yang pemerintah Maybrat mendatangkan di Aifat Timur berjumlah 150 KK dan Mare berjumlah 5000 KK.

“Hal ini menjadi sebuah prihatin bagi kami mahasiswa Maybrat secara khusus Aifat dan Mare, dimana melihat dengan serius untuk bertindak demi menyelamatkan masyarakat kami yang tumbuh dengan kapasitas penduduk yang kecil,” jelas .

Menurut Beni, Ketika Transmigrasi dan juga Kelapa Sawit masuk di Kabupaten Maybrat hal yang paling mendasar dalam tindakan kami adalah, menyelamatkan alam dan lingkungan dengan letak Geografis yang sangat memprihatinkan.

“Transmigrasi dan Kelapa Sawit tidak boleh di buka di Kabupaten Maybrat karena sangat kecil. Ketika di buka dimana alam kami dan manusia kami untuk berlindung, air akan kering dengan sendirinya, alam kami hilang tanpa jejak. Manusia kami kehilangan jati diri tanpa arah yang di tujui ibarat Kapal berlayar tanpa Nakoda,” tegas Beni lagi.

Katanya, Persoalan kedua Distrik Mare dan Aifat adalah persoalan Kabupaten dan Persoalan Kabupaten adalah Persoalan kita bersama, maka siapapun anak negeri serta Papua pada umumnya wajib memberikan saran dan kritikan

“Untuk itu, siapa yang merasa anak negri mari kita bicarakan persoalan ini demi keselamatan masyarakat dan anak cucu kita di hari esok,” tutup Beni.

(Manfred/KM)