 |
| Aser Gobai, ST, Anggota DPRD Mimika, dan Ketua Partai Nasdem Kabupaten Mimika, (Foto: Dok. KM) |
Timika, (KM)--- Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Mimika sampai hari ini pengawasan pembangunan sebagai tugas dan fungsi DPRD tidak berjalan maksimal, karena 11 Anggota PRDD yang tergabung dalam Fraksi Mimika Bersatu belum menerima, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).
Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Fraksi DPRD Kabupaten Mimika dari Fraksi Mimika Bersatu, Aser Gobai, ST, pada awak media ini, pada senin, (17/10/2016), melalui Handphone.
Kata dia, "kami 11 Anggota DPRD tidak memiliki buku DIPA belum ditangan kami, sehingga mempengarui pegawasan anggaran tahun 2016 belum jalan maksimal, untuk pengawasan anggaran yang ditetapkan melalui badan anggaran DPRD Kabupaten Mimika.
"Apakah entah DIPA disekertariat atau unsur pimpinan sampai sekarang ini kami berharap, DIPA itu disampaikan kepada Anggota DPRD lainnya. bila perlu bagikan kepada setiap anggota DPRD, lebih Khusus anggota Fraksi mimika Bersatu,"Tutur Aser Ketua partai Nasdem Kabupaten Mimika.
Aser juga, "menjelaskan salah satu contoh kasus seperti wilayah PT. Pal Kelapa Sawit, melalui pembahasan anggaran APBD kami tetapkan 25 unit rumah tahun anggaran 2016, tetapi disana masih belum terbuka dan belum terbangun.
"Jika belum bangun berati DPRD harus tanyakan kepada Dinas terkait memberi keterangan agar publik ketahui dasarnya apa pergeseran dan atau perpindahan lokasi. melalui mekanisme badan anggaran tetapkan dan menyetujui. Rakyat wilayah dimaksud selama ini menuntut kepada pemerintah daerah rumah sehat
"Jadi saya sampaikan bawah ini ada bagian pengawasan Anggota DPRD sangat menurun karena untuk mengawasan ini dilakukan oleh anggota DPRD dan masyarakat umum sehingga bisa di publikasikan informasi mengenai anggaran yang sudah disepakati antara Eksekutif dan Legislatif,"tegasnya.
Dia lagi, untuk DIPA ini, kami harap segera dibagikan, karena Fraksi lain kemungkinan buku DIPA sudah dapat, sedangkan kami Fraksi Mimika bersatu sama sekali sampai sekarang ini belum dapat, sehingga akibat pengawasan yang kurang.
"Pada hal dana yang sudah sepakati tahun aggaran 2016 akan bahas dalam perubahan APBD, kemungkinan akan tertunda karena pengawasan-pengawasan itu tidak bekerja maksimal,"ungkap Aser.
"Menurut Aser, Lembaga DPRD adalah sebuah lembaga representatif rakyat, sehingga semua kebutuhan masyarakat yang ada di Timika harus di akomodir didalam anggaran-anggaran yang ada, dan perubahan anggaran program harus menyentuh langsung pada rakyat kecil. dan berpihakan kepada asli papua yang hidup dibawah garis kemiskinan diatas negerinya sendiri,"pungkasnya.
Pewarta: Andy Ogobay
0 thoughts on “11 Anggota DPRD Mimika, Belum Terima Buku DIPA ”