 |
| Legislator Papua, Laurenzus Kadepa,.( Foto: Eki/KM) |
Jayapura,KM—Penunjukan
Kepala Staf TNI Angkatan Udara Chappy Hakim menjadi Presiden direktur
(Presdir) Perusahaan tambang terkemuka di dunia, PT Freeport Indonesia
(PTFI), menggantikan posisi Maroef Sjamsoeddin yang dikabarkan mengundurkan
diri beberapa waktu lalu dinilai adanya unsur kepentingan berbau politik.
Legislator Papua, Laurenzus
Kadepa yang membidangi Polhukham mengatakan, penunjukan Kepala Staf TNI
Angkatan Udara Chappy Hakim ditunjuk sebagai Presiden Direktur perusahaan
Freeport McMoran adalah kepentingan berbau politik. "Sebelumnya,
posisi CEO Freeport Indonesia kosong sejak Januari 2016 lalu. Sebelum Chappy,
posisi tersebut diisi oleh Maroef Sjamsoeddin," katanya saat diwawancara
media ini, Senin, (28/11/2016) via telephone.
Juru bicara PT
Freeport Indonesia, Riza Pratama, mengatakan penunjukkan Chappy ini didasarkan
atas hasil konsultasi antara perusahaan dengan pemerintah Indonesia, selaku
peamegang 9,36 persen saham Freeport Indonesia. Oleh karenanya, kapan dan
berapa lamanya Chappy akan menjabat masih menunggu hasil keputusan lanjutan
para pemegang saham.
Legislator Papua Laurenzus
Kadepa menjelaskan, hingga kini manajemen Freeport masih belum mendapat
kejelasan apakah Kontrak Karya yang akan berakhir 2021 itu akan diperpanjang
atau tidak.
“Saya sangat menduga bahwa,
Penunjukan presiden direktur Freefort Chappy Hakim adalah berbau kepentingan
politik. ini unsur memuluskan perpanjangan Kontrak Karya Freeport.
Direkomendasikannya Chappy Hakim lantaran masalah keamanan. Para pemegang saham
Freeport menilai Papua belum aman sehingga selama ini lebih cenderung memilih
orang yang berasal dari kalangan militer menduduki posisi Presdir," jelas
Kadepa
Dikatakanya, dalam kondisi
seperti itu, peluang orang sipil sangat sulit. Terlebih orang asli Papua.
Pemegang saham PTFI berpandangan bahwa, Papua daerah konflik sehingga Saya rasa
itu salah satu pertimbangan pemegang saham. "Faktor keamanan. Hanya saja
kita tak tahu siapa yang selama ini sering membuat situasi tak aman di sekitar
area Freeport," ujarnya tegas.
"Pemilik saham PT FI
tak peduli, apakah orang yang akan ditempatkan sebagai Presdir itu memiliki
kemampuan atau tidak. Pemegang saham hanya ingin 'lahan' uangnya tetap aman.
Namun ini juga menggambarkan pemilik saham Freeport belum percaya kepada
Orang Asli Papua," tegas kecewa Legislator yang membidangi
Polhukham ini.
Untuk itu, lanjut Kadepa,
Saya meminta kepada Orang OAP mau duduk sebagai Presdir jangan dengan cara-cara
yang tak pantas. "Mari kita bergandeng tangan untuk menjadi tuan sendiri
diatas tanah sendiri,” tutup anggota Komisi 1 DPR Papua ini.
Liputor : Martinus Pigome
Editor
: Manfred
0 thoughts on “Legislator Papua: Penunjukan Presdir PTFI Freeport Berbau Kepentingan Politik”