Teknisi Infrastruktur di Papua Kurang Relevan di Lapangan

Topik ini didiskusikan secara bersama dari pandangan arsitektur dan teknik sipil bagaimana mereka melihat teknisi pembangunan infrastruktur “perumahan, jembatan dan jalan” di tanah Papua saat ini. 

Pembangunan Tidak Standar 

Infrastuktur di tanah Papua tidak relevansi dengan standar nasional dan tidak sesuai dengan prosedur pembangunan yang di tetapkan secara skala nasional maupun daerah. Hal itu kita bisa melihat melalui bagaimana teknisi pembangunan jalan raya dan perumahan sudah di terapkan di tanah Papua. 

Sistem standarisasi pembangunan rumah itu biasa-nya yang merancang yaitu dari mereka yang jurusan arsitektur, sedangkan untuk menghitung beban biaya adalah dari mereka dari jurusan teknik sipil. Semisal-nya dalam suatu bangunan rumah terjadi roboh atau retak,maka sangksi-nya adalah mencari tau siapa yang menghitung beban biaya rumah tersebut dan di haruskan pertangggung jawabkan dan itu biasanya dilakukan oleh teknik sipil. 

Ketika bangun jalan raya dan melakukan pengaspalan terjadi retak, maka biasanya ada alat khusus dari dinas terkait untuk mendeteksi berapa bahan yang di campur dalam pembuatan aspal tersebut. Ketika di campur sesuatu bahan dan menghasilkan kerusakan ,maka dinas terkait akan meminta pertangggung jawaban kepada pihak yang membuat jalan itu dan di hukum sesuai dengan pasal yang terkait. Hal itu biasanya di berlakukan di luar Papua baik,di pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan. Sementara di Papua tidak di berlakukan sesuai aturan atau prosedur tetapi ,malah para kontraktor dan konsultan balik membodohi dinas terkait, sebab PNS di dinas tersebut juga kebanyakan mereka berlatar belakang dari pendidikan S.ip, S.H, S.AP, S.Sos dll. 

Peluang Untuk Kontraktor atau Konsultan 

Pembangunan Infrastruktur Yang menjadi untung besar besaran adalah merek yang memiliki CV, PT, kontraktor dan konsultan. Mereka inilah yang menjadi aktor perusak pembangunan di Papua. Sebab mereka rancang dan kalkulasikan secara asa asalan kemudian mereka serahkan kepada pemerintah dan pemerintah tidak revisi dan kroscek secara teliti dan tidak kontrol ke lapangan sehingga lapangan tidak sesuai dengan kualitas yang baik dan tidak bermutu. 

Misalnyaa pembangunan jalan raya ”trans nasional” itu biasanya dana di anggarkan dari APBN negara, bukan dari daerah APBD jika pemerintah mengatahkan dana itu daari daerah berarti itu mereka tipu masyarakat publik. 

Jalan raya rusak dan jembatan rubuh berarti para konsultan dan kontraktor menjadi aktor dari pembangunan itu, maka yang harus di panggil adalah para pelaku pembangunan jalan dan jembatan itu,sesuai dengan pasal yang terkait. 

Jalan trans yang ada di Papua di tikungan itu terlalu tajam dan ini dampaknya bisa ketabrakan antara kendaraan. Hal ini perlu di rendahkan dan di lebar supaya ketika tikungan bisa lihat dari jauh sebelum masuk tikungan. Pandangan teknik sipil hal ini tidak sesuai dengan kenyamanan kendaraan dan bahaya mengemudi. 

Arus jalan rayapun di aspal hanya sekitar 3 cm saja yang seharus-nya 5 cm lebih, akhirnya hasilnya ketika hujan ,maka hancur dan rusak total dan merugikan APBD Miliaran.Tahun berikutnya anggarkan dana perbaikan lagi dan menguntungkan para pemilik kontraktor dan konsultan. 

Taktik Politk Para Kontraktor atau Konsultan 

Politiknya orang-orang konsultan dan kontraktor adalah menlist bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membangun jembatan atau rumah dan harganya di ajukan dengan jumlah nilai total yang tinggi. Akhirnya Pemerintah tidak kroscek dengan baik dan teliti, maka di cairkan dana sesuai dengan permintaan, dan ppelksanaan di lapangan hanya di keluarkan dan sebagain untuk membiayai bahan bahan yang dibutuhkan dengan kualitas yang mudah rusak. Pada akhirnya tahun berikutnya rusak minta perbaiki dengan angggaran dan tahun berikutnya. Hal ini merugikan dana pemerintah daerah, dan menguntungkan kontraktor dan konsultan. Semacam inilah yang harus di perhatikan oleh dinas terkait untuk mengecek atau mengontrol, agar tidak merugikan anggaran dana yang seharusnya mau bangun proyek yang lainnya. 

Petunjuk Pembangunan 

Sebenarnya dalam buku besar di Dinas BAPPEDA dan DPU sudah ada panduan dan teknisi pembangunan, namun fungsi kontrol lapangan juga tidak dijalankan dan juga latar belakang pendidikan para PNS di dinas terkait juga bukan dari jurusan teknik arsitek dan sipil Sehingga arah pembangunan rancuh. 

Ruang terbuka (RT), Ruang Wawasan (RW), Ruang Terbuka Hijau (RTH), ini semua sudah ada dalam dokumen kantor Bappeda dan DPU ,namun implementasi lapangan tidak terimplementasi dengan baik. Misalnya dimana posisi pembuatan taman rekreasi dan dimana letak perumahan rumah sakit dan pasar dan baggaimana (Analisis Damppak Lingkungan) AMDAL? Hal semacam ini tidak di perhatikan oleh dinas terkait,maka hancurlah pemabngunan. Pemerintah harus jelih melihat itu untuk menetralkan keamanan kota, perumahan dan jalan raya agar pantas di lihat menarik dan rapi. 

Solusi Penetralan Pembangunan 

Perlu adanya kesadaran para intelektual khususnya dari jurusan teknik arsitek dan sipil untuk membuat suatu ikatan untuk mengkritisi kebijakan pemerintah yang tidak berjalan dengan baik khususnya di bidang infrastruktur jalan,perumahan dan jembatan. Sebab selama ini semua kontraktor dan konsultan dipegang habis oleh para pendatang alias non Papua, sedangkan orang asli Papua sendiri tidak satupun yang memiliki konsultan dan kontraktor. 

Akhirnya pembangunan hancur dan berantakan, setiap jembatan yang rusak biasanya di papua tidak diadili pelaku perancang jembatan, ini dilema pemerintah untuk menangani masalah seperti itu. 

Seharusnya perumahan di papua yang rusak atau rubuh itu seharusnya di panggil pelaku yang menghitung beban biaya bahan itu,dan diadili sesuai dengan hukum yang berlaku. Namun kenyataan hari ini tidak sesuai dengan standar pemabanguan maupun aturan dan saksi yang berlaku menegakkan aktor pelaku. 

Solusinya bangun ikatan teknik untuk menetralkan pemabangunan infrastruktur di Papua agar tidak kacau balau. Tugasnya adalah ada pada para kaum intelektual Papua yang ada di jurusan arsitektur dan teknik sipil. 

Tulisan ini di rangkum dari hasil diskusi dengan teman teman dari jurusan Arsitektur dan Teknik Sipil mereka adalah Jhon Agapa, Aten Goo, Elia Agapa, Samuel Yobee bersama teman teman lainnya. Tempat di Kontrakan Dogiyai Malang,Selasa (23/11/2016). Pukul 22.00-24.00 WIB.

*) Penulis adalah Mahsiswa Papua, Kuliah di Tanah Kolonial Indonesia, Malang

Editor: Muyepimo Pigai