Lenis Kogoya: "Tujuh Suku Sekitar Freeport Ingin Adanya Dialog Segi Tiga"

Staf Khusus Presiden, Lenis Kogoya kepada papuapos.com, Minggu (12/2) mengatkan masyarakat mau dialog segitiga antara pemerintah pusat, pihak Freeport dan masyarakat tujuh suku pemilih hak ulayat daerah konsesi yang diwakili masing-masing kepala suku. "Dalam dialog itu mereka ingin menyampaikan apa yang menjadi hak-hak ulayatnya dan melakukan hitung-hitungan kembali dengan pemerintah dan Freeport menuju 2021," tuturnya.

Papua Pos melaporkan secara khusus dalam dialog dimaksud, menurut Lenis, perwakilan tujuh suku juga akan membicarakan terkait tanggung jawab Freeport yang seharusnya diberikan kepada mereka sebagai pemilik hak ulayat wilayah konsensi.

Termasuk pembinaan kembali Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMAK) yang didalamnya juga terdapat lima suku yang lain. "Masyarakat menginginkan agar apa yang menjadi hak mereka itu yang seharusnya diberikan langsung kepada mereka dan tidak lagi harus dikelolah oleh Freeport tetapi oleh masyarakat sendiri, jangan lepas kepala lalu pegang ekor," katanya kepada papuapos.com. 

"Dari dana itu kan masyarakat bisa bangun rumah, membuka usaha dan termasuk mengurus pendidikan dan kesehatan sendiri," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Lenis yang mengatasnamakan perwakilan tujuh suku menyampaikan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo yang dengan resmi menyetujui perubahan status Kontrak Karya (KK) menjadi Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Tentunya tujuh suku pemilik hak ulayat di Mimika, memperjuangkan harga diri, hak-hak rakyat dan karyawan PT. Freeport Indonesia, tujuh suku khususnya dan Papua umumnya yang tertindas dalam area kerja Freeport.

Liputor: Manfred/KM