 |
| FRI-West Papua dan AMP.Ist |
JAKARTA, KABAR MAPEGAA.COM--Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-West Papua) gandeng Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Jakarta, Senin (03/04/17) menglansungkan aksi unjuk Rasa dengan thema aksi “PBB Harus Bertangun Jawab Atas Genosida Dan Gagalnya Dekolonisasi West Papua” di depan Gedung Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) , Jalan MH. Thamrin ,Jakarta.
Dalam aksi kali ini, sedikitnya 30an massa unjuk rasa yang terdiri dari mahasiswa, FRI-West Papua dan AMP dengan membawa spanduk serta brosure yang berisi tuntutan dan gambar BK. Aksi unju rasa berlangsung dari Pukul 14.00 - 17.00 WIT . Aksi ini dilakukan saat pelapor khusus PBB yang ke Papua ini mengadakan konferensi pers di Gedung PPB Jakarta pusat.
Surya Anta Ginting, Humas dari FRI-West Papua, menegaskan hukum mengatakan pada Kegagalan PBB dalam menjalankan mandatnya untuk memastikan penentuan nasib sendiri bangsa West Papua pada tahun 1969 berdampak panjang hingga saat ini.
“Pepera yang dilaksanakan di bawah pengawasan PBB, berjalan dengan penuh kecurangan. Bangsa West Papua dijanjikan bahwa tiap orang bisa memilih, namun nyatanya hanya 1.026 dari sekitar 800.000 orang yang bisa memilih saat itu,” jelas Jubir FRI-West Papua Jakarta ini.
Ia menjelaskan, Orang-orang yang bisa memilih itu pun dipilih dan di bawah todongan senjata militer Indonesia. “Maka dari itu, Pepera tidak sah , karena tidak sesuai dengan ketentuan internasional dan tidak mewakili keinginan bangsa West Papua yang sesungguhnya,” tegas Surya Anta kepada media ini.
Sementara itu, tulis dalam penyataan sikap, berbagai aksi brutal militer Indonesia berlanjut. Pada dekade 1980an hingga1990an, tepatnya 26 April 1984, terjadi pembunuhan terhadap tokoh nasionalis Papua, Arnold Clemens Ap. Pembunuhan itu disertai pengungsian besar-besaran ke Papua New Guinea (PNG).
Dalam aksi kali ini, sedikitnya 30an massa unjuk rasa yang terdiri dari mahasiswa, FRI-West Papua dan AMP dengan membawa spanduk serta brosure yang berisi tuntutan dan gambar BK. Aksi unju rasa berlangsung dari Pukul 14.00 - 17.00 WIT . Aksi ini dilakukan saat pelapor khusus PBB yang ke Papua ini mengadakan konferensi pers di Gedung PPB Jakarta pusat.
Surya Anta Ginting, Humas dari FRI-West Papua, menegaskan hukum mengatakan pada Kegagalan PBB dalam menjalankan mandatnya untuk memastikan penentuan nasib sendiri bangsa West Papua pada tahun 1969 berdampak panjang hingga saat ini.
“Pepera yang dilaksanakan di bawah pengawasan PBB, berjalan dengan penuh kecurangan. Bangsa West Papua dijanjikan bahwa tiap orang bisa memilih, namun nyatanya hanya 1.026 dari sekitar 800.000 orang yang bisa memilih saat itu,” jelas Jubir FRI-West Papua Jakarta ini.
Ia menjelaskan, Orang-orang yang bisa memilih itu pun dipilih dan di bawah todongan senjata militer Indonesia. “Maka dari itu, Pepera tidak sah , karena tidak sesuai dengan ketentuan internasional dan tidak mewakili keinginan bangsa West Papua yang sesungguhnya,” tegas Surya Anta kepada media ini.
Sementara itu, tulis dalam penyataan sikap, berbagai aksi brutal militer Indonesia berlanjut. Pada dekade 1980an hingga1990an, tepatnya 26 April 1984, terjadi pembunuhan terhadap tokoh nasionalis Papua, Arnold Clemens Ap. Pembunuhan itu disertai pengungsian besar-besaran ke Papua New Guinea (PNG).
 |
| Saat salah satu anggota FRI-West Papua menyampaikan orasinya di depan massa aksi, di depan Gedung PBB Jakrta Pusat, Jln.MH.Thamrin Jakarta.(Foto: Doc.AMP Jakarta) |
Selain itu, terjadi juga penangkapan terhadap aktivis KNPB Wamena dan penembakan kilat terhadap Kordinator Komisariat Militan KNPB Pusat Hubertus Mabel pada tanggal 16 Desember 2012 di Wamena. Pada Tanggal 8 Desember 2014 terjadi pembunuhan luar biasa, yang masuk kategori pelanggaran HAM berat, di paniai oleh TNI-Polri yang mengakibatkan 22 orang masyarakat sipil, di antaranya 5 Orang siswa SMA, meninggal dunia, dan 17 lainnya luka-luka kritis.
Sementara itu, dari tempat yang sama, Humas AMP, Frans Nawipa, kepada media ini, Senin, (03/04/2017) via Fb mengatakan, dengan adanya kegagalan PBB dalam menyampaikan aspirasi saat Pepera berlangsung di alung-alung selatan Yogyaarta. Untuk itu, FRI-West Papua bersama AMP menuntut PBB.
“Aksi ini kami adakan di Gedung PBB Jakarta Pusat, karena, hari ini, Pelapor khusus PBB yang ke Papua,” katanya.
 |
| atrassi saat asi. |
Frans menjelaskan, masih banyak lagi berbagai kasus kejahatan terhadap kemanusian yang dilakukan militer Indonesia terhadap Rakyat Papua lainnya yang tidak terhitung jumlahnya. Bangsa West Papua dibunuh, disiksa, diculik, diintimidasi, dan diperkosa oleh aparatur negara Indonesia hingga hari ini akibat lalainya PBB.
Katanya, selain itu, minggu ini bangsa West Papua kedatangan Pelapor Khusus PBB tentang Kesehatan.
Katanya, selain itu, minggu ini bangsa West Papua kedatangan Pelapor Khusus PBB tentang Kesehatan.
“Tingkat kesehatan, ketiadaan tenaga medis, jumlah kematian ibu dan anak, jumlah kasus HIV/AIDS di West Papua adalah yang tertinggi di Indonesia akibat dari kolonialisasi yang berkepanjangan,” jelas Nawipa.
Sementara itu, info yang dihmpun media ini, Polisi menghadang massa unjuk rasa selama beberapa menit, dengan alasan massa aksi membawa poster Bintang Kejora.
 |
| Suasana saat Polisi hadang massa aksi. |
Hal ini dibenaran oleh Humas, Frans Nawipa, "Tadi terjadi hadang selama 5 menit hanya karna kami sempat mambahwa poster bintang kejora. Dan hadangan itu terjadi depan pintu masuk gedung PBB, lalu kami menyimpan poster tersebut dan Polisi berikan kami ruang untuk lanjudkan aksi," ujarnya.
Liputor: Yudas Nawipa
Editor : Manfred/KM
Liputor: Yudas Nawipa
Editor : Manfred/KM
