Gobai Alexander Gobai/KM. Dok : Prib |
Oleh : Alexander
Gobai
Diakhir-akhir ini, pesta demokrasi menjadi pesta
rakyat. Yang mana rakyat dituntut untuk memilih calon pasangan yang diyakini
bahwa pasangan ini, yang nantinya bisa memimpin dan membangun daerah dengan
baik. Hal ini, membuat rakyat tidak tenang, tetapi justru membuat panik untuk
segera memilih calon pasangan yang rakyat gemeri, sukai, dan menyakininya.
Pesta demokrasi ini, dilaksanakan mulai dari pencalonan
Legislatif, DPR RI, DPRP DPRD bahkan DPD Pusat serta DPD Prov yang sudah
dilalui. Dan saatnya, berlari di tahap pemilihan PILPRES pada tanggal 9 Juli
2014 mendatang.
Pesta demokrasi ini, membuat semua masyarakat menjadi panik,
apalagi telah berhadapan dengan PILPRES tahun ini. Begitupun juga dengan para
pejabat-pejabat daerah dalam menjelang pesta kampanye PILPRES. Yang kadang lupa
akan tugas dan wewenang di saat jam kantornya. Inilah salah satu kesibukan
dalam menangani politik kampanye.
Mencelang PILPRES 9 juni mendatang, membuat dua kubu
antara JOKOWI-JK dan PRABOWO-HATTA bersaiang ketat, entah dalam mencari masa,
dll. Dan saat-saat ini adalah kesemapatan untuk mencari masa atau pendukung
untuk memilih calon pasangan tersebut. Inilah target pasangan PILPRES tahun
ini.
PILPRES ini adalah pemilihan dan mengkampanye secara
keseluruhan mulai dari sabang sampai merauke. Untuk tetap memilih calon pasangan
yang disegani, yang bisa memimpin bangsa ini. Dan ini yang menjadi harapan
rakyat untuk tetap memilih.
Tetapi, meilihat dari kondisi rill yang saat ini
terjadi di tanah papua, menjadi salah satu ancaman yang sangat serius. Melihat
dari latar belakang sejarah papua, banyak pembunuhan pemerkosaan, penganiyayaan, penyiksaan dan masih banyak
lagi penderitaan yang dialami rakyat papua. Hal ini, berarti kami rakyat papua, justru tidak setuju
dengan adanya Pesta Demokrasi kampanye Politik PILPRES di atas tanah papua.
Karena persoalan yang duluh terjadi hingga sekarang,
contoh BIAK BERDARAH, JAYAPURA BERDARAH dan masih banyak peristiwa-peristiwa
pembunuhan misterius terjadi, yang sampai saat ini, belum diselsaikan di mata
dunia. Hal ini, langsung disinggung pada pemerintah pusat, bahwa
masalah-masalah ini, segera diselesaikan secara manusi, hukum, budaya, dan adat.
Bila persoalan ini tida diselesaikan, maka PILPRES
tahun ini di boikot bagi rakyat papua. Inilah tuntutan dan harapan rakyat
papua. Dan disamping itu, perlu ada jalur dialog damia, seperti yang sudah
dilaksanakan oleh Presiden ke-IV, Presiden GUSDUR.
Presiden ini, boleh dikatakan GURU PAPUA. Yang telah
berperang penting dan berani menyelesesaikan persolan papua dengan bijak.
Apalagi telah mengubah IRIAN JAYA menjadi PAPUA, dan masalah-masalah lainnya
juga. (nanti baca di buku “Gus Dur dan Masa Depan Papua; Hidup Damai Lewat
Dialog. Yang ditulis oleh Titus Pekei.)
Oleh karenanya, pemilihan PILPRES tahun ini, bila
rakyat papua ingin memilih harus buka jalur dialog antara pemerintah pusat dan
Papua, guna menyelesaikan peroalan papua dengan baik dan secara jalur hukum,
manusia, agama dan adat. Dan menuju harapan rakyat, yakni Free.
Dan bila, ingin memilih PILPRES, maka tuntutan rakyat
harus diberikan sebelum pemilihan pada
tanggal 9 Juli mendatang. Tetapi hal ini, tidak direalisasikan. Maka, pemilihan
tahun ini, dibaikot saja. karena telah melanggar harapan rakyat papua secara
hukum.
Kondisi ini
sudah terbawa dari tahun lalu hingga
mencelang PILPRES. Bukan hanya sekedar perkataan tetapi suruan dari Anak Adat Papua
yang mana telah berjuang dan menanti harapan kebebesan. Ini yang kemudian
menjadi acuan utama yang harus segera merealisasikan ketentuan rakyat papua.
Jalur dialog adalah solusi bagi rakyat papua. Bila
ingin mengadakan PILPRES dengan sehat, perlu mendukung penuh jalur dialog.
Karena hal itu, menjadi tuntutan dan kemauan rakyat papua secara jalur hukum
dan mata dunia.
Alexander Gobai, Mahasiswa Papua, Tinggal di Timika
0 thoughts on “Demokrasi Politik Kampanye PILPRES Menjadi Tuntutun Aspirasi Rakyat Papua ; Jalur Dialog Adalah Solusinya.”