 |
| Freeport Indonesia. |
Jakarta, (KM)— Direktur
Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
Sukhyar, mengatakan ada enam poin yang diminta pemerintah,”katanya, Kamis
(08/01/15) seperti yang dirilis di tribunnews.com
kemarin.
Pertama,
Freeport harus mengubah sistem manajemen perusahaan agar lebih independen dalam
pengambilan keputusan.
Kedua,
pemerintah ingin ikut menempatkan wakilnya dalam jajaran direksi
Freeport. Meski saat ini hanya memiliki 9,36 saham di Freeport, ke
depan, Indonesia akan memiliki 30% saham Freeport saat kewajiban
divestasi dijalankan Freeport. "Direksi ini menjadi cermin Indonesia
sebagai salah satu pemegang saham.
Ketiga,
selain membangun smelter di Gresik, Freeport juga harus bersedia membangun
smelter di Papua.
Keempat
perusahaan tersebut harus menyediakan dana khusus berupa corporate social
responsibility (CSR) untuk masyarakat sekitar tambang.
Kelima Freeport
juga harus meningkatkan penggunaan produk dari dalam negeri, sebesar 5% tiap
tahun. Saat ini, dari belanja barang dan jasa serta belanja modal yang mencapai
US$ 1 miliar per tahun di PT Freeport, baru 40% yang untuk barang lokal.
Keenem Freeport
juga harus membenahi sistem keamanan operasi tambang agar kecelakaan kerja tak
terulang lagi. "Poin ini akan kami masukkan dalam amandemen
kontrak," ujarnya. Saat ini, tim kecil di Kementerian ESDM tengah
merumuskan amandemen kontrak itu.
Sementara
Jubir Freeport Indonesia Daisy Primayanti, seperti yang dirils di tribunnews.com, mengatakan memilih irit untuk membagi jawaban atas
permintaan Pemerintah Indonesia.(AG/KM)
0 thoughts on “Ini 6 Permintaan Pemerintah Kepada Freeport”