 |
| Logo : YLSM Pengunungan Tengah ,Papua/KM |
"MOHON SELESAIKAN KASUS TERSEBUT DENGAN SERIUS PULA SESUAI KEINGINAN DAN TUNTUTAN KELUARGA KORBAN DI PANIAI. KETERLIBATAN ROMA/ITALY 1962 LALU ITU PERLU DIPERTANYAKAN. MENGAPA DEMIKIAN? KITA HARUS SEPAKAT MELAWAN LUPA KASUS TRAGEDI PENEMBAKAN KILAT TERENCANA PANIAI DI ENAROTALI yang telah dilakukan oleh pasukan gabungan TNI-AD, TNI-AU, POLRI, BRIMOB dan Timsus 753 Enarotali."
Timika,(KM)--Pihak gereja-gereja di Papua diminta segera akan bersatu dengan umatnya selaku penerima sasaran korban kekerasan dan kejahatan kemanusiaan negara melalui pendekatan militer Indonesia di tanah Papua dan Papua Barat yang telah dimulai sejak tahun 1962.
Oleh karena itu, Bapak Sri Paus di Roma, Italy diminta segera akan perintahkan kepada USA, Belanda dan Indonesia agar segera kembalikan Negara Republik Papua Barat yang telah digagalkannya sendir melalui proses New York Agreement, Roma Agreement dan PEPERA 1969. Permohonan sederhana ini harus diproses pada kesempatan pertama untuk menghentikan 2 program UTAMA dari Negara Indonesia untuk Pulau Papua Bagian Barat yaitu :
Pertama : GENOCIDE By SYSTEM IN WEST PAPUA.
Sistem ini telah mulai dipraktekan oleh pemerintah Indonesia melalui proses pemekaran, pendudukan Orang Indonesia Asli di Pulau Papua Bagian Barat, Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus, pembangunan infrastruktur, pengrusakan lingkunga dan perampasan tanah adat milik SERIKAT FAM ASLI PAPUA dengan cara membuka lokasi baru untuk proyek Kelapa Sawit, program Keluarga Berencana bagi kaum perempuan dengan cara memberikan paket tanpa dilibatkan pihak suami sebagai kepala keluarga dan lain-lain.
Kedua :
SYSTEM PENEMBAKAN KILAT TERENCANA seperti yang telah dipraktekan oleh TNI-POLRI Paniai di Enarotali, 8 Desember 2014 lalu.
KELUARGA KORBAN EMPAT SISWA SMA TIDAK IZINKAN UNTUK BONGKAR KEMBALI EMPAT MAYAT DENGAN ALASAN OTOPSI PERTAJAM DATA KOMNAS HAM RI UNTUK TRAGEDI PENEMBAKAN KILAT TERENCANA OLEH TNI-AD YANG BERTUGAS DI KORAMIL PANIAI TIMUR ENAROTALI, TNI-AU YANG BERTUGAS DI KOMPLEKS BANDAR UDARA ENAROTALI DARI TOWER LANTAI 2 dan POLRI YANG BERTUGAS DI POLSEK PANIAI TIMUR, Enarotali, 8 Desember 2014 lalu.
ALASAN PENOLAKAN :
1. Segi Adat-Istiadat yang berlaku di suku Mee.
Mayat yang sudah dikuburkan tidak bisa digali/bongkar kembali oleh siapa pun. Mayat itu telah dikuburkan di tempat mereka ditembak mati di tempat oleh TNI-AD, TNI-AU DAN Polisi di lapangan sepak bola Karel Gobai pada pagi hari di depan saksi semua orang yang hadir di Enarotali apalagi terjadi pada hari Senin, 8 Desember 2014 lalu. Hari Senin adalah hari ramai bagi masyarakat Paniai untuk berbelanja.
2. WAKTU OTOPSI SUDAH LAMBAT
Waktu Otopsi sudah diisi dengan Visum oleh dokter Agus, direktur RSUD Paniai di Uwibutu pada tanggal 10 Desember 2014 lalu. Keluarga korban sudah berikan waktu untuk para petinggi negara termasuk presiden Jokowi datang hadir ke Enarotali menemui keluarga korban sekaligus melihat mayat korban dan kronologis terjadinya tragedi Paniai selama 3 hari antara 8-10 Desember 2014, 05.52 wpb
Sejak 8 Desember 2014 hingga 4 April 2015 ini, bagian tubuh apa yang masih belum busuk dalam mayat di tanah? Karena jasadnya pasti sudah tiada di peti janazah. Mungkin yang ada hanya tulang-tulang saja. Apakah projektilnya masih bisa terlekat di tulang-tulang untuk ditentukan jenis amonisinya?
Kami duga isu pembongkaran mayat itu telah disebarkan untuk mau pindahkan mayat saja dari lapangan upacara Karel Gobai ke Topuuto Dagi, Enarotali. Karena kalau mayatnya mau di-OTOPSI itu KOMNAS HAM RI sudah datang ke Enarotali sebelum tanggal 10 Desember2014 lalu, tepat jatuh "HARI HAM SEDUNIA".
2. Mengapa KOMNAS HAM RI datang ke Enarotali untuk cari-cari saksi dan pelakunya?
Karena saksi-saksi itu, para keluarga anggota TNI, POLRI, pengusaha pendatang dari Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi dan Maluku/Ambon yang rumah dan tempat tinggalnya di dalam kompleks kantor Koramil, Polsek, Bandar Udara, Timsus 753 dan Brimob dalam kota Enarotali. Selain itu, seluruh masyarakat Enarotali yang terdiri dari pelajar, pegawai negeri sipil dan masyarakat yang telah hadir mengunjungi kota Enarotali.
3. Oleh karena itu, KOMNAS HAM RI diduga datang ke Enarotali untuk tegakkan KEPENTINGAN NKRI di pulau Papua Bagian Barat dalam rangka lupakan kasus pelanggaran HAM berat Paniai di Enarotali. Buktinya cari-cari saksi dan pelaku kasus tragedi Paniai Berdarah di Enarotali, 8 Desember 2014 lalu. Dan sengaja menunda-nunda WAKTU tunggu TNI/POLRI ciptakan peristiwa baru untuk lupakan peristiwa Paniai lama tersebut.
4. MALU BERTANYA SESAT DI JALAN.
KOMNAS HAM RI, TNI dan pihak Kepolisian diduga malu mengakui untuk mengungkap pelakunya terhadap keluarga korban di Paniai dan masyarakat internasional tentang kasus tragedi Paniai, 8 Desember 2014 lalu.
Ahh, malu membongkar pelakunya di Indonesia, berarti itu PELUANG bagi masyarakat internasional peduli pelanggaran HAM berat Paniai untuk dipromosikannya di sidang-sidang HAM PBB di New York Amerika serikat.
5. Kasus Tragedi Paniai Diduga Tidak Akan Mampu Diselesaikan Hanya Orang Indonesia Sendiri.
Empat siswa SMA Paniai yang korban tertembak di Enarotali adalah warga negara Indonesia. Tetapi mereka telah ditembak oleh Pasukan Gabungan TNI/POLRI di Enarotali sesuai komando mamandannya. Warga negara Indonesia telah dimakan oleh Tentara Nasional Indonesia di Enarotali.
Pertimbangan kasus Paniai berdarah ini di standard internasional :
KOMNAS HAM RI diminta tetapkan kasus Paniai Berdarah ditingkatkan menjadi "KASUS PELANGGARAN HAM BERAT AKIBAT TRAGEDI PENEMBAKAN KILAT TERENCANA" OLEH PASUKAN GABUNGAN TNI-POLRI SELAMA 15 MENIT DI ENAROTALI.
6. KEPERCAYAAN ORANG ASLI PAPUA SEMAKIN MENIPIS.
Seluruh masyarakat adat Paniai yang terdiri dari Kelompok Serikat Fam TOTA MEE, META MEE, UWITA MEE dan APIKOPAA dimohon tenang monitoring proses penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat di Enarotali, 8 Desember 2014 lalu untuk gagalkan tujuan dan aksi kekerasan lanjutan NKRI melai BIN, TNI, POLRI dan Pemerintah Indonesia di Enarotali dan sekitarnya.
Masyarakat Paniai sedang mengalami krisis kepercayaan terhadap pemerintah Indonesia, krisis kepercayaan terhadap aksi-aksi militan bentukan TNI/POLRI, akibat terjadinya kekerasan negara dan kejahatan kemanusiaan di Paniai, Papua Barat, 8 Desember 2014 lalu.
7. TINDAKAN DPRP DIPERLUKAN SECEPATNYA.
Kami Keluarga Korban Minta DPRP Surati Presiden dan KOMNAS HAM RI bentuk KPP HAM Untuk Selesaikan Kasus Pelanggaran HAM berat Paniai di Enarotali yang berkepanjangan hingga 4 April 2015 ini. Bila surat DPRP tersebut tidak akan diproses oleh pihak yang berwenang di Jakarta, maka DPRP dan DPRD Paniai, Deiyai, Dogiyai, Nabire, Intan Jaya, Puncak Jaya, Mimika dan sekitarnya diminta dengan hormat agar segera merapatkan barisan untuk menyurati kepada Ketua Komisi HAM PBB Urusan Penembakan Kilat Terencana untuk diizinkan masuk ke Enarotali menemui keluarga korban sekaligus melihat langsung empat mayat di lapangan sepa bola Karel Gobai.
AGENDA KERJA LANJUTAN :
Untuk mempercepat proses penyelesaiannya, keluarga korban dan masyarakat Paniai akan menggelar "AKSI PEMOGOKAN SIPIL NASIONAL BANGSA MELANESIA DI PANIAI DENGAN CARA DAMAI" untuk mengundang para jurnalis asing dan Ketua Komisi HAM PBB Urusan Penembakan Kilat Terencana ke Paniai pada kesempatan pertama..(Kudiai M/KM)
Info selanjutnya akan dilaporkan kemudian sesuai perkembangannya
New footage of West Papua massacre casts spotlight on military abuses
Timika,(KM)--Pihak gereja-gereja di Papua diminta segera akan bersatu dengan umatnya selaku penerima sasaran korban kekerasan dan kejahatan kemanusiaan negara melalui pendekatan militer Indonesia di tanah Papua dan Papua Barat yang telah dimulai sejak tahun 1962.
Oleh karena itu, Bapak Sri Paus di Roma, Italy diminta segera akan perintahkan kepada USA, Belanda dan Indonesia agar segera kembalikan Negara Republik Papua Barat yang telah digagalkannya sendir melalui proses New York Agreement, Roma Agreement dan PEPERA 1969. Permohonan sederhana ini harus diproses pada kesempatan pertama untuk menghentikan 2 program UTAMA dari Negara Indonesia untuk Pulau Papua Bagian Barat yaitu :
Pertama : GENOCIDE By SYSTEM IN WEST PAPUA.
Sistem ini telah mulai dipraktekan oleh pemerintah Indonesia melalui proses pemekaran, pendudukan Orang Indonesia Asli di Pulau Papua Bagian Barat, Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus, pembangunan infrastruktur, pengrusakan lingkunga dan perampasan tanah adat milik SERIKAT FAM ASLI PAPUA dengan cara membuka lokasi baru untuk proyek Kelapa Sawit, program Keluarga Berencana bagi kaum perempuan dengan cara memberikan paket tanpa dilibatkan pihak suami sebagai kepala keluarga dan lain-lain.
Kedua :
SYSTEM PENEMBAKAN KILAT TERENCANA seperti yang telah dipraktekan oleh TNI-POLRI Paniai di Enarotali, 8 Desember 2014 lalu.
KELUARGA KORBAN EMPAT SISWA SMA TIDAK IZINKAN UNTUK BONGKAR KEMBALI EMPAT MAYAT DENGAN ALASAN OTOPSI PERTAJAM DATA KOMNAS HAM RI UNTUK TRAGEDI PENEMBAKAN KILAT TERENCANA OLEH TNI-AD YANG BERTUGAS DI KORAMIL PANIAI TIMUR ENAROTALI, TNI-AU YANG BERTUGAS DI KOMPLEKS BANDAR UDARA ENAROTALI DARI TOWER LANTAI 2 dan POLRI YANG BERTUGAS DI POLSEK PANIAI TIMUR, Enarotali, 8 Desember 2014 lalu.
ALASAN PENOLAKAN :
1. Segi Adat-Istiadat yang berlaku di suku Mee.
Mayat yang sudah dikuburkan tidak bisa digali/bongkar kembali oleh siapa pun. Mayat itu telah dikuburkan di tempat mereka ditembak mati di tempat oleh TNI-AD, TNI-AU DAN Polisi di lapangan sepak bola Karel Gobai pada pagi hari di depan saksi semua orang yang hadir di Enarotali apalagi terjadi pada hari Senin, 8 Desember 2014 lalu. Hari Senin adalah hari ramai bagi masyarakat Paniai untuk berbelanja.
2. WAKTU OTOPSI SUDAH LAMBAT
Waktu Otopsi sudah diisi dengan Visum oleh dokter Agus, direktur RSUD Paniai di Uwibutu pada tanggal 10 Desember 2014 lalu. Keluarga korban sudah berikan waktu untuk para petinggi negara termasuk presiden Jokowi datang hadir ke Enarotali menemui keluarga korban sekaligus melihat mayat korban dan kronologis terjadinya tragedi Paniai selama 3 hari antara 8-10 Desember 2014, 05.52 wpb
Sejak 8 Desember 2014 hingga 4 April 2015 ini, bagian tubuh apa yang masih belum busuk dalam mayat di tanah? Karena jasadnya pasti sudah tiada di peti janazah. Mungkin yang ada hanya tulang-tulang saja. Apakah projektilnya masih bisa terlekat di tulang-tulang untuk ditentukan jenis amonisinya?
Kami duga isu pembongkaran mayat itu telah disebarkan untuk mau pindahkan mayat saja dari lapangan upacara Karel Gobai ke Topuuto Dagi, Enarotali. Karena kalau mayatnya mau di-OTOPSI itu KOMNAS HAM RI sudah datang ke Enarotali sebelum tanggal 10 Desember2014 lalu, tepat jatuh "HARI HAM SEDUNIA".
2. Mengapa KOMNAS HAM RI datang ke Enarotali untuk cari-cari saksi dan pelakunya?
Karena saksi-saksi itu, para keluarga anggota TNI, POLRI, pengusaha pendatang dari Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi dan Maluku/Ambon yang rumah dan tempat tinggalnya di dalam kompleks kantor Koramil, Polsek, Bandar Udara, Timsus 753 dan Brimob dalam kota Enarotali. Selain itu, seluruh masyarakat Enarotali yang terdiri dari pelajar, pegawai negeri sipil dan masyarakat yang telah hadir mengunjungi kota Enarotali.
3. Oleh karena itu, KOMNAS HAM RI diduga datang ke Enarotali untuk tegakkan KEPENTINGAN NKRI di pulau Papua Bagian Barat dalam rangka lupakan kasus pelanggaran HAM berat Paniai di Enarotali. Buktinya cari-cari saksi dan pelaku kasus tragedi Paniai Berdarah di Enarotali, 8 Desember 2014 lalu. Dan sengaja menunda-nunda WAKTU tunggu TNI/POLRI ciptakan peristiwa baru untuk lupakan peristiwa Paniai lama tersebut.
4. MALU BERTANYA SESAT DI JALAN.
KOMNAS HAM RI, TNI dan pihak Kepolisian diduga malu mengakui untuk mengungkap pelakunya terhadap keluarga korban di Paniai dan masyarakat internasional tentang kasus tragedi Paniai, 8 Desember 2014 lalu.
Ahh, malu membongkar pelakunya di Indonesia, berarti itu PELUANG bagi masyarakat internasional peduli pelanggaran HAM berat Paniai untuk dipromosikannya di sidang-sidang HAM PBB di New York Amerika serikat.
5. Kasus Tragedi Paniai Diduga Tidak Akan Mampu Diselesaikan Hanya Orang Indonesia Sendiri.
Empat siswa SMA Paniai yang korban tertembak di Enarotali adalah warga negara Indonesia. Tetapi mereka telah ditembak oleh Pasukan Gabungan TNI/POLRI di Enarotali sesuai komando mamandannya. Warga negara Indonesia telah dimakan oleh Tentara Nasional Indonesia di Enarotali.
Pertimbangan kasus Paniai berdarah ini di standard internasional :
KOMNAS HAM RI diminta tetapkan kasus Paniai Berdarah ditingkatkan menjadi "KASUS PELANGGARAN HAM BERAT AKIBAT TRAGEDI PENEMBAKAN KILAT TERENCANA" OLEH PASUKAN GABUNGAN TNI-POLRI SELAMA 15 MENIT DI ENAROTALI.
6. KEPERCAYAAN ORANG ASLI PAPUA SEMAKIN MENIPIS.
Seluruh masyarakat adat Paniai yang terdiri dari Kelompok Serikat Fam TOTA MEE, META MEE, UWITA MEE dan APIKOPAA dimohon tenang monitoring proses penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat di Enarotali, 8 Desember 2014 lalu untuk gagalkan tujuan dan aksi kekerasan lanjutan NKRI melai BIN, TNI, POLRI dan Pemerintah Indonesia di Enarotali dan sekitarnya.
Masyarakat Paniai sedang mengalami krisis kepercayaan terhadap pemerintah Indonesia, krisis kepercayaan terhadap aksi-aksi militan bentukan TNI/POLRI, akibat terjadinya kekerasan negara dan kejahatan kemanusiaan di Paniai, Papua Barat, 8 Desember 2014 lalu.
7. TINDAKAN DPRP DIPERLUKAN SECEPATNYA.
Kami Keluarga Korban Minta DPRP Surati Presiden dan KOMNAS HAM RI bentuk KPP HAM Untuk Selesaikan Kasus Pelanggaran HAM berat Paniai di Enarotali yang berkepanjangan hingga 4 April 2015 ini. Bila surat DPRP tersebut tidak akan diproses oleh pihak yang berwenang di Jakarta, maka DPRP dan DPRD Paniai, Deiyai, Dogiyai, Nabire, Intan Jaya, Puncak Jaya, Mimika dan sekitarnya diminta dengan hormat agar segera merapatkan barisan untuk menyurati kepada Ketua Komisi HAM PBB Urusan Penembakan Kilat Terencana untuk diizinkan masuk ke Enarotali menemui keluarga korban sekaligus melihat langsung empat mayat di lapangan sepa bola Karel Gobai.
AGENDA KERJA LANJUTAN :
Untuk mempercepat proses penyelesaiannya, keluarga korban dan masyarakat Paniai akan menggelar "AKSI PEMOGOKAN SIPIL NASIONAL BANGSA MELANESIA DI PANIAI DENGAN CARA DAMAI" untuk mengundang para jurnalis asing dan Ketua Komisi HAM PBB Urusan Penembakan Kilat Terencana ke Paniai pada kesempatan pertama..(Kudiai M/KM)
Info selanjutnya akan dilaporkan kemudian sesuai perkembangannya
New footage of West Papua massacre casts spotlight on military abuses
Servius Kedepa
Ketua Umum Yayasan Lembaga Swadaya Masyarakat (YLSM)
Pegunungan Tengah Papua Barat Kabupaten Paniai,
Pegiat HAM Papua Barat Wilayah Paniai dan
Presiden Serikat Fam Asli Papua Barat
Ketua Umum Yayasan Lembaga Swadaya Masyarakat (YLSM)
Pegunungan Tengah Papua Barat Kabupaten Paniai,
Pegiat HAM Papua Barat Wilayah Paniai dan
Presiden Serikat Fam Asli Papua Barat
0 thoughts on “YLSM : KASUS PANIAI BERDARAH ITU SERIUS”