 |
| Rakyat Papua di Timika bersyukur Hasil Pertemuan PIF di PNG, (22/09/2015): Foto (Istimewa AO/KM) |
TIMIKA, (KM)— Hasil pertemuan negara-negara pasifik yang terbagung dalam forum Pasifik Island Forum (PIF) di PNG, pada tanggal 7-11 September Kemarin, telah melahirkan "Tim pencarai
Fakta Pelanggaran HAM ke Papua". maka Komite Nasional Papua Barat (KNPB) mediasi Rakyat Papua di Timika menggelar Acara Ibadah Syukuran di Halaman Kantor Knpb dan PRD Wilayah Timika bendungan Kebun Sirih.
Press release, yang diterima www.kabarmapega.com, pada Selasa (22/09/2015), dari badan pengurus KNPB dan PRDM Wilayah Timika,
Press release, yang diterima www.kabarmapega.com, pada Selasa (22/09/2015), dari badan pengurus KNPB dan PRDM Wilayah Timika,
Ini pernyataan Sikap Politik Bangsa Papua.
PERNYATAAN
SIKAP POLITIK BANGSA PAPUA
Perjuangan
kemerdekaan West Papua dari penguasa kolonial Indonesia terus mendunia. Setelah
West Papua melalui ULMWP diakui sebagai observer dalam Melanesian Spearhead
Group (MSG), kini isu West Papua meluas ke 16 negara Pasifik, dan kemarin
berhasil dibahas dalam pertemuan pemimpin kepulauan Pasifik atau Pacific
Islands Forum (PIF), yang berlangsung dari tanggal 7-11 September 2015.
Isu
West Papua yang merupakan satu dari lima isu prioritas di PIF. ULMWP mengajukan
tiga tuntutan, yakni mendesak agar West Papua melalui ULMWP menjadi observer di
PIF, mendesak Misi Pencari Fakta dari PBB, dan mendesak PIF mendaftarkan West
Papua di Komite Dekolonisasi PBB. Dari hasil pembahasan para Pemimpin PIF dalam
pertemuan PIDF, maka dengan berbagai perhitungan dan pertimbangan, para
pemimpin secara diplomatis memutuskan isu West Papua dalam dua poin Komunike
yang berbunyi:
- Pemimpin mengingat kembali keputusan dan keprihatinan pada pertemuan tahun 2006 tentang laporan kekerasan di Papua, dimana mereka juga meminta semua pihak untuk melindungi dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dari semua warga Papua dan bekerja untuk mengatasi akar penyebab konflik tersebut dengan cara damai.
- Pemimpin mengakui kedaulatan Indonesia atas provinsi Papua tetapi mencatat kekhawatiran tentang situasi hak asasi manusia, menyeruhkan semua pihak untuk melindungi dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dari semua warga Papua. Pemimpin meminta ketua Forum untuk menyampaikan pandangan dari Forum kepada Pemerintah Indonesia, dan berkonsultasi pada misi pencarian fakta untuk membahas situasi di Papua dengan pihak-pihak yang berkaitan.
Perdana
Menteri Papua New Guinea (PNG), Peter O’Neill selaku Ketua PIF, menyampaikan
bahwa hasil keputusan tentang West Papua yang dilahirkan adalah langkah awal.
“ini baru awal dari banyak tahapan yang akan dilakukan kedepan”, kata Peter
O’neill seusai debat panjang yang dilakukan antar pemimpin pada pertemuan
reatreat .
Sikap Rakyat West Papua
Kita
patut bersyukur atas segala kemajuan perjuangan yang terjadi. Bahwa ini
merupakan sejarah dimana dalam tahun ini secara berturut-turut isu perjuangan
bangsa Papua tidak hanya menjadi isu yang dibicarakan, tetapi juga menjadi
keputusan di MSG maupun PIF. Adalah sesuatu yang luar biasa ditengah upaya
penguasa kolonial Indonesia yang berupaya dengan segala kekuatan, terutama
dengan “diplomasi suap”, menghalangi perjuangan kita di Internasional.
Maka Rakyat Bangsa Papua Barat Mengucapkan terima Kasih dan Nyatakan
Sikap kepada Pemerintah Kolonoal Indoneaia dan Menyerukan kepada masyarakat
Internasional;
- Masyarakat Malanesia di Papua Barat Mendesak kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk segera Membuka Akses, Tim pencarai Fakta Pelanggaran HAM ke Papua.
- Masyarakat Malanesia di Papua Barat mendesak kepada Negara-negara Anggota MSG dan PIF untuk mendesak Perserikatan Bangsa-bangsa PBB untuk menunjuk Dewan Komisi HAM PBB untuk membentuk Tim Pencari Fakta Pelanggaran HAM ke Papua Barat.
- Rakyat Malanesia di Papua Barat Memohon kepad Negara-negara Anggota MSG dan PIF untuk mendesak PBB dalam Sidang Majelis Umum PBB untuk mendorong status west papua dalam Daftar Komite Dekolonisasi PBB.
- Rakyat Bangsa Papua Mengucapkan Terima Kasih, kepada Pemerintah Solomon Island,Vanuatu,PNG,Kaledonia Baru,Fiji, Tokoh Gereja, Tokoh Adat,NGO sera seluruh rakyat Malanesia dan Negara-Negara Anggota PIF di seluruh kawasan Pasific, atas Pengakuan status bangsa papua di MSG dan PIF.
- Papua Barat “Zona Darurat MILITER” Pemerintah Republik Indonesia Segera Tarik Militer dari Tanah Papua.
Rakyat
West Papua tetap bersatu dan saling mendukung dalam setiap kemajuan perjuangan,
dan yang paling penting, tidak mudah terpengaruh oleh propaganda dan upaya
pengalihan melalui berbagai macam kebijakan dan manipulasi isu oleh penguasa
kolonial Indonesia bersama semua agen-agennya di West Papua.
Demikian
atas pernyataan sikap Politik dan
dukunganya semoga Tuhan Allah Bangsa Papua Terus menyertai kita dalam
perjuangan bangsa papua.
Mimika West Papua, 22 September 2015
“Kita Harus Mengakhiri”
Lembaga Politik Bangsa Papua
Parlemen Rakyat Daerah Mimika PRDM
ABIHUT DEGEY
Ket.PRD Mimika
.jpg)
