 |
|
Asisten PM Salom
island, saat menanggapi argumen Indonesia,tv.un.Org/KM.
|
Yogyakarta (KM)-Dalam sesi tanya jawab, tanggapan Salomon lsand
terhadap pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Papua dan Papua Barat kepada Indonesia
pada sidang umum perserikatan bangsa-bangsa (PBB) (03/10/2015) dengan jeda waktu 3:32, waktu
United Nations (UN).
“Pemerintahan Salomon island menghargai hubungan harmonis
dengan pemerintah Indonesia. Namun, saya ingin sedikit memperbaiki peryataan
yang dibuat oleh indonesia bahwa hukum internasional mengedepankan tiga
komitmen utama yaitu keamanan, perdamaian dan pembangunan. Kami juga
meyampaikan bahwa semua negara mempunyai hukum dan tanggung jawab untuk mengedepankan,
menghormati dan mempromosikan hak asasi manusia HAM. Kami perlu untuk mencegah
dan melindungi (HAM) sesuai dengan hukum United Nations dan hukum internasional”.
Kata Asisten PM Island itu.
“Untuk pelanggaran HAM di Papua dan Papua Barat kami sudah
membuat keputusuan bersama negara-negara pasifik (PIF). Bahwa di sidang umum
PBB ini, kami ingin bekerja bersama dengan setiap orang, termasuk komisi HAM
PBB dan setiap negera yang ingin berpasitisipasi untuk melakukan penyelidikan
pelanggaran HAM di Papua dan Papua barat”.
Kami ingin membangun komunikasi dan pendekatan yang baik-baik
dengan pemerintah Indonesia untuk menyikapi pelanggaran hak asasi manusia di
Papua dan Papua barat berdasarkan hukum united Nation dan hukum internasiol.
Tandasnya. (kadepa Agust/KM).
.jpg)
