Ini Alasan Mundurnya Sidang APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Intan Jaya

Jayapura,(KM)-Tidak ada uang transportasi dari Kabupaten Nabire ke Kabupaten Intan Jaya, Agenda  Sidang Anggaran Pendapatan belanja Daerah (APBD), Kabupaten Intan Jaya, oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), bersama Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Intan Jaya, dikatakan mundur. Ini dikarenakan  gaji DPRD kabupaten Intan jaya, dari bulan januari sampai saat ini, belum ambil. 

"Bagaimana mau berangkat, haji pokok  Mereka ditahan oleh SEKWAN kabupaten Intan jaya, bersama Kepala daerahnya. Sehingga belum bisa untuk mengambil keputusan yang pasti untuk membahasa hal itu." katanya. Hal ini disampaikan oleh sala satu anggota DPRD kepada Media ini saat menghubunginya. Kamis,(10/03/2016).

Bupati Kabupaten Intan Jaya, pernah mengatakan bahwa, apabila Pak Marten Tipagau terpilih sebagai Ketua DPRD kabupaten Intan jaya, maka tentunya kita akan Bekerjasama antara Lembaga Legislatif dan Eksekutif kabupaten Intan jaya, dan salah satunya adalah, mengadakan kegiatan sidang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), DI kabupaten Intan Jaya, pada awal bulan maret tanggal 01 sampai tanggal 10. 

Kemudian, sesuai kesepakatan bersama Ketua DPRD kabupaten Intan jaya Dengan Bupati Kabupaten Intan Jaya, sehingga Pak Marten Tipagau selaku ketua DPRD kabupaten Intan jaya, sudah  dijadwalkan bahwa tanggal 10 Maret 2016  akan mengadakan kegiatan Sidang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), tempatnya di Kabupaten Intan Jaya.

Namun, Bupati Kabupaten Intan Jaya, mungkin sedang sibuk dengan masalah Persidangan DKPP Pusat dan DKPP Provinsi Papua, yang pernah dilakukan pada tanggal 08/03/2016 lalu, sehingga sampai saat ini, belum ada jawaban positif untuk melakukan sidang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Intan Jaya.

Sementara itu,Septinus Tipagau, yang baru saja menyelesaikan studi S2 di UGM menilai; "Jikalau Bupati Kabupaten Intan Jaya tidak tepati waktu yang ditetapkan oleh Ketua DPRD dan dan Anggotanya, maka tentunya bupati tidak adil dan jujur dalam persoalan-persoalan yang pernah terjadi dan akan terjadi." katanya

Karena, lanjut Tipagau, gugatan yang pernah dilakukan oleh DKPP pusat dan DKPP provinsi, adalah salah satu cara untuk membuat orang lain untuk melakukan hal yang paling penting dalam kehidupan manusia dan karena adanya banyak persoalan di pilkada dan pilek  tahun lalu. sehingga kita semua tahu apa yang telah terjadi pada tahun itu. 

Dan langkah apa yang kita lakukan untuk pemilihan serentak Eksekutif tahun yang akan mendatang. tutupnya.(Hagimuni/KM)