 |
| Yunus E Gobai (Foto: Doc/KM) |
Opini (KM)-- Pemekaran 16 kecamatan baru di Paniai adalah secara pemaksaan. Yang dipaksakan pemekaran adalah yang jelasnya oleh kepentingan elit pribadi bukan kepentingan publik. Ini adalah salah satu metode yang diterapkan menuju memusnakan rakyat pribumi Paniai.
Lucuh,pemerintahan daerah kabupaten Paniai belum ada mempersiapakan Sumber Daya Manusia (SDM) Mee kedepan lalu, di mekarkan kecamatan baru inilah aneh.Apakah kecamatan baru yang telah dimekarkan itu siapa yang akan menikmati ? “ Apakah orang Paniai asli atau siapa yang akan menikmati?
Kemudian, kabupaten dan kecamatan induk saja koo, belum ada modifikasi dan transformasi lalu mekarkan 16 kecamatan baru lagi, Apa yang pemerintah daerah mau buat? Tidak ada reaksi too ? cobah fokus yang ada saja duluh? Itukan aneh ?
Pemekaran dan pemaksaan kecamatan-kecamatan baru di Paniai. Pada tanggal 20 Februari 2016 lalu, telah melantik kepala distrik baru kurang lebih 16 orang. Hingga kini rakyat dipaksa untuk melepaskan lokasi pembangunan kecamatan bagi pemekaran baru adalah tidak logis karena rakyat tidak setuju.
Pemaksaan rakyat merupakan salah satu kebodohan ke Kebodohan lain itu terus nyata di tengah masyarakat ".
Jadi sadar, sadar dan sadarilah. Rakyat ingin hidup dengan alam natural mereka.
Soal pemekaran itu jangan jadikan sistem suku is, famili is. Ini bukan milik pribadi tetapi, ini milik umum hanya sementara saja yang anda mau menikmati. Oleh sebab itu, pemerintah daerah harus berfikir yang lebih meluasnya. Dalam hal ini pemerintah harus melihat bahwa daerah tersebut ini apakah layak dimekarkan atau tidak, Mengapa? Karena data-data pendudukan yang di pake oleh pemerintah daerah adalah data Manipulasi. Manusia Papua bukan banyak orang tinggal hitung jari saja namun pemerintah daerah punya kepedulian terhadap rakyat, daerah namun data penduduk itu musti koreksi dan inilah yang diprioritaskan.
Hadirnya pemekaran 16 kecamatan baru di Papua lebih khususnya di kabupaten Paniai adalah awal mula menambah kependudukan ilegal dan kehadiran non Papua yakni transmigrasi dan menyembatangi kehadiran Militer Indonesia akan meluas di daerah Paniai itu nyata.
Melalui hadirnya kecamatan baru, tanah milik orang asli Paniai akan dimiliki orang pendatang, Sumber Daya Alam (SDA) milik orang Mee seakan milik oleh kaum kapitailis,Imperialis dan klonialis dan hadirnya militer Indonesia manusia Mee akan dibunuh secara tidak manusiawi,ibaratkan Orang Papua pada umumnya dan lebih khususnya Mee akan jadi miskin di atas Negerinya sendiri.dan jangan sampai orang lain yang akan menikmati.
Oleh sebab itu, rakyat Paniai harus sadar dan memahami bahwa hadirnya 16 kecamatan baru di Paniai, Ini bukan membawah dampak Positif bagi rakyat Paniai tetapi ini adalah dampak negatif yang merugikan rakyat Paniai yang dipermainkan oleh kepentingan elit politik.
*)Penulis oleh Yunus E Gobai Mahasiswa asal Paniai yang sedang mengenyam pendidikan di Tanah Pasundan, Jawa Barat.
.jpg)
0 thoughts on “Pemekaran 16 Kecamatan Baru di Paniai hanya Pemaksaan, merugikan Rakyat Paniai.”