 |
Anak-anak Papua di Kabupaten Biak
Numfor foto bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Prof
Yohana Susana Yembise seusai mempersembahkan lagu anak Indonesia pada dengar
pendapat tentang perempuan dan anak di Kabupaten Biak Numfor, Senin (8/8).
(Foto: Antara Papua/Muhsidin)
|
Biak-Antara,(KM)--Dialog dan dengar pendapat pemerintah dengan
masyarakat adat diharapkan bisa menjadi pintu masuk untuk berkomunikasi dengan
masyarakat Papua terutama dalam upaya pemberdayaan perempuan Papua.
Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menggelar dengar pendapat dan dialog
dengan masyarakat adat Papua dalam rangka mencari akar masalah berbagai kasus
kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah itu.
"Dialog dan dengar pendapat
pemerintah dengan masyarakat adat diharapkan bisa menjadi pintu masuk untuk
berkomunikasi dengan masyarakat Papua terutama dalam upaya pemberdayaan
perempuan Papua," ungkap Menteri PPPA Prof Yohana Susana Yembise usai
membuka dialog dan dengar pendapat tentang perempuan dan anak Papua di
Kabupaten Biak Numfor, Senin.
Menteri Yohana mengatakan hasil
dialog dan dengar pendapat tentang perempuan dan anak itu diharapkan menjadi
bahan masukan bagi pemerintah dalam rangka membuat kebijakan program
pembangunan khusus bagi perempuan di tujuh wilayah pemerintahan adat Papua.
Prof Yohana mengungkapkan data
publikasi pembangunan manusia berbasis gender di wilayah Provinsi Papua
berdasarkan hasil kerja sama BPS dengan Kemen-PPPA, capaian indeks pembangunan
gender (IPG) sebesar 78,75 persen serta Papua Barat 81,95 persen.
Kondisi IPG ini, lanjut Menteri
Yohana, menggambarkan bahwa capaian perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki,
terutama di bidang harapan lama sekolah.
Sementara nilai capaian indeks
pemberdayaan gender (IDG) Provinsi Papua, menurut Prof Yohana, sebesar 64,21
persen dan untuk Provinsi Papua Barat sebesar 47,97 persen.
"Angka IDG Papua jika
dibanding dengan nasional sebesar 70,68 persen sehingga Provinsi Papua dan
Papua Bara perlu perhatian khusus dalam peningkatan peran perempuan," kata
Menteri Yohana Yembise.
Dia mengharapkan hasil dengar
pendapat perempuan dan anak di wilayah Papua bisa menjadi model penanganan
persoalan pembangunan perempuan dan anak di Indonesia.
Berdasarkan data peserta dengar
pendapat perempuan dan anak di tujuh wilayah adat Papua dan Papua Barat, acara
itu diikuti 300 peserta dari berbagai komponen kelompok perempuan, adat, agama
dan LSM serta badan pemberdayaan perempuan se-tanah Papua. Kegiatan berlangsung
mulai 8-10 Agustus 2016 di Hotel Asana Biak.
Ikut mendampingi Menteri PPPA
Yohana Yembise, di antaranya Sekda Biak Numfor Andreas Msen, Ketua Dewan Adat
Papua Yan Pieter Yerangga Sekjen Kementerian PPPA Wahyu Hartono serta Deputi
Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sujatmiko.
Pewarta: Antara/ Manfred Kudiai
0 thoughts on “Upaya Pemberdayaan Perempuan, Kementerian PPPPA Gelar Dialog Dengan Masyarakat Papua”