(Foto: Dok. Goo Emanuel/KM) |
Kekerasan terhadap rakyat jelata sangat terlihat jelas di pemerintahan Dogiyai. Siapa yang mau bertanggung jawab. Sejumlah alat kerja masyarakat dirampas dengan alasan tidak diperbolehkan membawah alat tajam. Barang-barang yang menjadi rampasan pihak keamanan adalah kampak, parang, dan sekop. Disamping itu orang yang menurut pandangan mereka yang dicurigakan pun memeriksanya hingga ruang gerak masyarakat dihimpit dengan kekuasaan senjata yang ada di tangan mereka. Selain itu mereka juga memukut warga tanpa ada bukti otentik yang memberatkan warga itu.
Masyarakat yang berambut panjang karna kondisinya mereka harus lakukan seperti itu menjadi masalah buat pihak keamanan. Benarkah warga Dogiyai yang tandinya mengunakan alat kerja dapat ditahan, benarkah warga yang berambut panjang harus dicurigakan, benarkah warga harus dipukul sesuka hati mereka kalau orang-orang itu dicurigai penuh keyakinan mereka.
Bukankah sejumlah tindakan yang oleh pihak keamanan sebagai pelindung dan pengayom masyarakat untuk bertentangan UU No. 39 Tahun 1999 tentang pelanggaran HAM. Sangat disayangkan bahwa orang yang mestinya memberikan teladan yang terbaik itu memberikan contoh yang buruk. Contoh menyelewengkan aturan. Aturan diabaikan dengan kekuasaan.
Sejak diisukannya pemilihan pemimpin pemerintahan kabupaten Dogiyai, mulai ada pemaksaan kepada warga dengan penuh kekerasan. Kebun sebagai tempat memberikan jaminan kehidupan warga sudah tumbuh rumput tinggih. Alat tajam mereka sebagai bahan yang dipakai untuk membersihkan lahan telah diambil oleh pihak penguasa negeri Dogiyai. Belum ada pemerintah yang menyikapi hal itu. Jutru terjadi pembiaran.
Pemerintah yang bertugas sebagai melindunggi warga justru, terlibat menakuti warga dengan pembiaran hingga sebuah dugaannya bahwa pemerintah turut serta dalam menggrogoti warga dalam aktifitas mereka jika terjadi demikian siapa yang turut menyelesaikan masalah itu. Mau bilang DPR, anggota DPR di pemerintahan Dogiyai menjadi anggota DPR yang kantornya di kota, tidak menetap di tempat tugas mereka, mau bilang anggota eksekutif, juga sama dan sibuk dengan pekerjaan yang dengan perhitungan jika saya kerja itu akan saya mendapat apa?. Menyedihkan jika kita memata-mata situasi yang terjadi itu tanpa mencarikan solusi.
Sekarang itu saatnys duduk bersama dan bicara bagaimana mengatasi persoalan itu. masyarakat sudah merasa tidak berdaya dengan tindakan yang diciptakan oleh para pemerintahan dan keaman itu. Dogiyai saat ini membutuhkan kebebasan dalam proses hidup mereka. Mari mendukung demo damai yang telah ditencanakan oleh intelek Pemerintahan Dogiyai.
*) Penulis adalah Guru sekaligua Rakyat Papua, Peduli Pelanggran HAM di Tanah Papua
Editor: Frans Pigai
0 thoughts on “ Kenyataan Dogiyai dan Kekerasaan di Saat Ini”