Kunker Komisi E DPRP Dinilai Sarat Politis

-->

Ilustrasi@,Kunker Komisi E DPRP Dinilai Sarat Politis

Yogyakarta, Suara-Agadide-Kemarin anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dari Komisi E, melakukan kunjungan kerja (Kunker) sekaligus bertatap muka dengan sejumlah warga masyarakat di Kabupaten Nabire (Kamis,18/10). Tatap muka dengan masyarakat tersebut diselenggarakan di kediaman pribadinya Hagar Madai, salah satu anggota DPRP dari daerah pemilihan (Dapil) V.
“ Kami datang berdialog dengan masyarakat untuk mengetahui secara langsung manfaat yang dirasakan dalam bidang pendidikan dan kesehatan yang bersumber dari dana otonomi khusus,”tuturnya. Pada prinsipnya kami anggota dewan dan pemerintah sudah menyepakati dua pilar pembangunan yakni pendidikan dan kesehatan harus gratis di tanah Papua, namun nyatanya hasil temuan kita dilapangan masih saja tetap dikenakan biaya...

. “Dalam pertemuan itu anggota komisi E yang membidangi pendidikan dan kesehatan itu berjanji akan merekomendasikan membangun posko-posko pengaduan masyarakat terkaitnya dengan maraknya praktik jual-beli obat dirumah sakit serta masih adanya pungutan liar pihak sekolah terhadap anak didiknya, walaupun sekolahnya masih terima dana bantuan operasional sekolah (BOS). Selain itu mereka juga berjanji akan memanggil Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua untuk memasukan semua jenis obat dalam kuota jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas), Jaminan Kesehatan Papua (Jamkespa) ataupun Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).
Namun disisi lain hasil Kunker Komisi E Dewan DPRP di Kabupaten Nabire dinilai berbagai kalangan sangat sarat dengan muatan politis. Hal ini sebagaimana diungkapkan salah satu masyarakat. Menyatakan,” kunker anggota dewan itu kami sambut baik karena untuk melihat secara langsung sejauh mana implementasi otonomi khusus papua dibidang pembangunan kesehatan dan pembangunan pendidikan di Kabupaten Nabire”. Namun demikian kami sangat sesalkan kenapa konsultasi publik berlangsung tertutup dan hanya mengundang beberapa kelompok saja, tanyanya”. “Inikan bukan massa reses tapi murni kunker, harusnya ketemu semua kelompok atau elemen masyarakat yang ada diseluruh Kabupaten Nabire,”tegasnya. Kalau konsultasi publik itu menghadirkan semua pihak, saya kira akan menarik karena masing-masing pihak akan memberikan komentar atau tanggapan yang berbeda terkait kondisi yang dilihat dan dialami secara langsung dilapangan. Namun saya tidak melihat hal itu terjadi dilapangan dan justru dimanfaatkan salah satu anggota DPRP dari dapil V untuk melakukan kampanye terselubung terhadap konstituennya. Modus kampanye gelap itu dapat kita lihat dengan pembagian seperangkat toa yang dilengkapi dengan radio kepada ketua-ketua RT yang juga pernah mendukungnya dalam pemilu legislatif lalu (ND). (Ipou Iyadimi Agapa/SA)