 |
| Sumber : Senator Tanah Papua. |
Kabarmapegaa.com. Aspirasi yang
berkembang di Tanah Papua, termasuk oleh legislator Papua di DPR RI, Bapak
Willem Wandik, terus menyerukan desakan agar Papua tidak hanya menjadi penonton
terhadap upaya renegosiasi pembangunan smelter yang dibicarakan antara
Pemerintah Pusat dan pihak Freeport.
Jika pembangunan smelter PT. Freeport dibangun diluar Papua, sejumlah
kentungan yang diperoleh dari pembangunan smelter hanya bermanfaat bagi daerah
lain. Rakyat Papua hanya bisa menyaksikan pembangunan di tanah orang lain,
dengan hasil sumber daya alam yang berasal dari tanahnya sendiri.
Tanah Papua tidak ingin hanya menjadi objek eksploitasi bahan mentah mineral
semata, ditambah dengan kerusakan lingkungan yang harus ditanggung oleh Papua,
beserta dampak konflik sosial yang telah lama dirasakan oleh rakyat di bumi
cenderawasih tersebut.
Papua tidak ingin hanya dijadikan wilayah pesakitan dari aktivitas mendulang
dolar oleh kepentingan asing maupun kepentingan daerah lainnya, dan membiarkan
terus menerus kondisi tersebut menjadi wajah kebijakan di Tanah Papua.
Kini saatnya Tanah Papua harus bertaruh dengan seluruh apa yang
dimilikinya demi warisan kesejahteraan bagi rakyatnya sendiri.
Pembangunan Smelter PT. Freeport di Tanah Papua sangat penting karena
dapat memberikan ruang bagi peningkatan investasi yang besar di Tanah Papua.
Modal yang masuk dalam bentuik investasi pembangunan Smelter dapat menstimulasi
pembangunan kawasan Industri di Tanah Papua.
Pembangunan kawasan industri selalu disertai dengan pembangunan
infrastruktur, ini adalah pintu masuk yang sangat baik untuk mendorong
aktivitas ekonomi lainnya disekitar kawasan industri, baik oleh masyarakat sekitar
dan keterlibatan pihak swasta lainnya.
Masuknya investasi langsung dari pembangunan smelter, sangat baik untuk
percepatan pembangunan infrastruktur di Tanah Papua. Sehingga tidak perlu
menunggu alokasi belanja modal dari Pemerintah “mengharapkan dana APBN”. Karena keuntungan inilah sejumlah
daerah bahkan menawarkan wilayahnya untuk dijadikan tempat pembangunan smelter.
Pemerintah Pusat sudah terlalu terbebani dengan banyaknya agenda
penyediaan anggaran prioritas yang mencakup wilayah yang begitu luas dari
sabang hingga merauke. Dalam catatan APBN terdapat delapan jenis beban belanja
Pemerintah Pusat diantaranya (1) belanja pegawai, (2) belanja barang, (3)
belanja modal, (4) pembayaran bunga utang, (5) subsidi, (6) belanja hibah, (7)
bantuan sosial, dan (8) belanja lain-lain.
Akhir-akhir ini Pemerintah Pusat dipusingkan dengan semakin besarnya
beban subsidi bahan bakar minyak. Dengan memahami kondisi Pemerintah Pusat yang
serba terbatas menyediakan anggaran bagi percepatan pembangunan di kawasan
Papua, maka dengan memberikan hak prioritas bagi Tanah Papua untuk membangun
smelter PT. Freeport, maka hal ini menjadi kompensasi yang sangat tepat agar
Tanah Papua dapat segera mempercepat pembangunan kawasan ekonomi di wilayahnya
sendiri.
Wilayah Papua dapat membangun tanahnya sendiri, dan tidak memerlukan
bantuan anggaran pemerintah pusat, dengan syarat sejumlah kepentingan sumber
daya alam di Papua harus berpihak pada kepentingan pembangunan di Tanah Papua,
tidak hanya diputuskan sendiri secara sepihak oleh Pemerintah Pusat.
Kini saatnya Tanah Papua berdiri sejajar dengan daerah lainnya di
republik ini, dengan berinisiatif dan berkarya bagi kepentingan pembangunan di
tanah sendiri. Sehingga kemajuan yang terjadi di Tanah Papua, bisa menjadi
kebanggaan bagi rakyat Papua.
0 thoughts on “Smelter Freeport: Papua Tidak Ingin Menonton Pembangunan di Tanah Orang Lain”