YLSM : PT. Modern Merusak Lingkungan Orang Asli Papua Barat Di Wilayah Dakabo

Yogyakarta,(KM)--PT. Modern merusak lingkungan termasuk pagar dan kebun milik orang asli papua barat dalam wilayah adat Dakabo (Dauwagu, Bodatadi dan Katuwobaida ).Saya baru saja pulang dari Agadide, kampung perbatasan suku Moni distrik Homeyo dan suku Mee distrik Agadide untuk monitoring dampak-dampak pembukaan jalan trans Nabire Ilaga melalui Agadide, Paniai West Papua. PT. Modern merekruit tenaga buruh sebanyak 7 orang asli Agadide untuk menjaga alat berat baik siang maupun malam hari dengan dibayar upah  berupa uang per hari, kata mereka di lapangan, 13 November 2015. Hal ini disampaikan oleh  Servius Kedepa ketua Yayasan Lembaga Swadaya Masyarakat Pengunungan tengah Papua. Kepada media ini, Senin 16/11/15

Sesuai survey di lapangan Servius melihat Para karyawan lokal diberi makan hanya nasi dan supermi saja. Sedangkan para orang-orang  pendatang termasuk orang Indonesia, TNI/POLRI disiapkan makanan mereka di dapur khusus di kampung Dinubutu hingga saat ini.ujarnya

Lanjut servius, Crew survei  telah sampai di kampung Ibouwomaida, Desa Dauwagu, distrik Agadide. Sedangkan crew timbunan sedang ditimbun di sekitar air kali Eto, perbatasan kampung Etogei dan Bodatadi, desa Yabomaida.

Pagar, kebun dan lahan tidur  serta ekosistem lainnya telah mulai dirusak dari Wopagei sampai di Ibouwomaida hingga 13 November 2015. Masyarakat adat DAKABO minta PT. Modern diminta segera fokuskan pekerjaannya antara Ibouwomaida dan Wopabaida untuk sementara waktu perbaiki sistem pelayanan perusahaan terhadap hak-hak karyawan lokal, pembayaran material dan kerusakan lingkungan dan ekosistem lainnya akibat pembongkaran termasuk upah karyawan berdasarkan standard Upah Minimum Regional atau yang disebut UMR. Pinta masyarakat setempat

REKOMENDASI :

Pertama :

Pemerintah Indonesia diminta segera akan mengutamakan penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat Paniai, 8 Desember 2014 lalu untuk mengungkap pelakunya sebelum Tim Pencari Fakta Pelanggaran HAM diturunkan ke Paniai sebelum September 2016 mendatang.

Kedua :

Pemerintah Indonesia masih menggunakan pasukan gabungan TNI/POLRI bersenjata lengkap di sepanjang jalan Trans baru di Agadide saat mereka meminta izin lokasi untuk membongkar lingkungan dan merusak ekosistem lainnya. Oleh karena ketatnya control militer Indonesia, para pemilik tanah adat sangat takut bersuara untuk menyatakan keberatan dan tuntutan mereka di setiap ruang jalan baru yang sedang gencar dibongkarnya. Ada keberatan dan usulan tetapi takut diuangkapkan kepada perusahaan, kata mereka di lapangan. Pernah terjadi tembakan ke udara untuk membatasi penyampaian keluhan masyarakat adat setempat di kampung Gadoopa, Bodatadi.

Ketiga :

Pemetintah dan DPRD diminta segera akam memfasilitasi semua keluhan masyarakat adat agar perusahaan bertanggung jawab sesuai tuntutan yang disampaikannya. Proposal pembayaran material Dua Pugaa yang telah diajukan oleh masyarakat adat pemilik ulayatnya segera akan diproses cepat oleh PT. Modern pada kesempatan pertama.

Keempat :

PT. Modern diminta segera mendata ulang semua jenis pepohonan, rerumputan, lahan, pagar, kebun dan ekosistem lainnya akibat pembongkaran jalan trans Nabire ke Ilaga melalui DAKABO sebelum melanjutkan pembongkaran dari Ibouwomaida ke arah Makatakaida.(Manfred Kudiai/KM)

Laporan diterima oleh Media ini

Oleh Ketua Umum YLSM Pengunungan Papua Tenga

Servius Kedepa