Frans Pekei (Foto: Dok. Akun Fb/KM) |
Oleh: Frans Pekei
Seperti di Negara Indonesia, yang kini dibangun oleh raja-raja kecil di daerah, yang mana mengutamakan kepentingan pribadi yang berujuk pada sistem kekeluargaan, kesukuan, dan kedaerahan, tidak menerapkan Demokrasi yang sebenarnya di daerah, mala membuat sistem tersendiri. Sistim yang di buat oleh Raja-raja kecil di daerah ini sangat relevansi dengan Sistem Kerajaan atau Pemerintahan Kerajaan di Inggris dan Negara-negara lain yang menganut sistem Pemerintahan Kerajaan. Dimana sistem ini, di wariskan kekuasaannya kepada anak, keluarga atau sahabat seketika raja itu meninggal atau tua.
Demikian juga, pada aktualnya Negara Indonesia adalah Negara Demokrasi,dan di dalam negara demokrasi tidak terlepas juga dengan sebuah sistem pemerintahan yang mutlak dan pemimpinnya di Pilih melalui Proses Politik atau Pilpres, Pilgub dan Pilkada dan langsung di pilih oleh rakyat sebagai Hak Mutlak di dalam proses politik di sebuah negara demokrasi, baik secara keterwakilan ataupun secara langsung oleh rakyat.
Tetapi pada faktualnya, di Indonesia sedang di mainkan sistim dinasti politik oleh sekelompok Elit, hanya Karena kepentingan Kekuasaan yang tidak di landasi dengan nilai-nilai Pancasila dan Demokrasi yang mesti di taati dan di terapkan sebagai warga negara.
Kita ketahui bahwa banyak contoh konkrit yang terjadi di Era Reformasih ini,terutama dalam sistem birokrasi di Daerah, dimana seorang pemimpin di pilih bawahan dalam Salah satu SKPD di birokrat sangat menentu pada sistem kekeluargaan, kesukuan dan kedaerahan, tidak di nilai dari beberapa aspek kemampuan seseorang,yang siap membawah perubahan dari berbagai bidang pembangunan di daerah, malah memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada orang yang tidak berkualitas, tidak berkemampuan dan tidak teruji sehingga perkembangan pembangunan di daerah tidak stabil dan tidak berkompetitif di semua bidang.
Dinasti politik sangat mempengaruhi keterlambatan terhadap kemajuan pembangunan politik di dalam sebuah negara demokrasi, sistem dinasti politik menciptakan suatu konflik kekuasaan yang berorientasi pada kepentingan Pribadi melainkan kepentingan publik dan sistem ini juga sangat mempengaruhi terhadap ketidak stabilan politik yang demokratis.
disinilah terlihat kontroversi dua sistem yang Berbeda yakni sistem dinasti dan sistem semokrasi, tetapi kita sadari bahwa sistem dinasti bukan sal yang mutlak dalam sebuah negara demokrasi, namun hanya di berlakukan oleh segolongan tertentu yang ingin mempertahankan kekuasaan secara berlanjutan.
Namun, yang mutlak dan yang akui secara Nasional bahkan Internasional adalah Sistem Demokrasi dalam negara Demokrasi.
Demikian Kesimpulan dari sistem dinasti. Sistem dinasti tidaklah merupakan solusi kemajuan pembangunan di suatu negara Demokrasi, namun menjadi penghambat besar kemajuan pembangunan di suatu wilayah atau daerah yang menerapakan sistem dinasti tersendiri, yang tidak di akui secara mutlak, ketidak dtabilan pembanguna merupakan ula dari sistem dinasti yang diterapkan oleh sekelompok orang yang kini menggulirkan kekuasaan secara tidak berdemokratis.
Kenapa pembangunan daerah Papua khususnya di wilayah Meeuwo jauh lebih ketinggalan pembangunan dari semua perspektif ketimbang daerah lain di Papua dan umumnya di Indonesia? Karena mereka masih mengunakan sistim dinasti. Dinasti artinya Kekeluargaan di tengah demokrasi.
(Penulis adalah Frans Pekei, Kuliah di Bandung Jurusan Ilmu Pemerintahan)
Editor: Frans Pigai
0 thoughts on “Persepsi Politik Dinasti Politik Menjadi Tradisi di Negara Demokrasi”