 |
| Peristiwa Kasus Paniai Berdarah, 08 Desember 2014 (Foto: Desing YSLM/KM) |
Jayapura, (KM) – Yayasan
Lembaga Swadaya Masyarakat (YSLM) Wilayah pegunungan tengah Papua menilai orang
nomor satu di wilayah Kabupaten Paniai yang mendapatkan ketua Dewan Piminan
Daerah Partai Hanuara di Provinsi Papua telah gagal menangani kasus paniai
berdarah, 08 Desember 2014 yang lalu di kabupaten Paniai.
Menurut, Ketua YSLM, Servius
Kedepa, “Ketua DPD Partai Hanura yang diberikan Wiranto sebagai Menkopolhukam
RI ini dari sisi apa. Ini menjadi pertanyaan besar.”
“Apakah Hengky Kayame, Bupati
Kabupaten Paniai mampu mengamankan kepentingan NKRI di Papua sehingga kasus
Paniai tidak bisa diungkit ataukah Jakarta tidak mampu bendung strategi apapun
yang dibuat Hengky Kayame untuk matikan kepentingan Negara di Papua. Sehingga
kasus Paniai ini tidak bisa diselesaikan,”tanya Kedepa kepada kabarmapegaa.com, Sabtu, (12/11/16).
Melihat situasi terjadi kasus
di Paniai, kata Kedepa, saat ini bupati sendiri masih berada di tempat dan ia
sendiri melihat kejadian pada tanggal 08 Desember 2014 lalu, bukan bupati
berada di luar dari Paniai. Jadi, persoalan
yang terjadi, kembali pada bupati. Karena dia juga orang daerah asli, suku Mee.
“Jadi, dari sisi Negara, bupati
kan dibawa Presiden, jadi Hengky mau bikin apa, sekuat bagaimana pun Hengky
menyatakan sikap A, B dan C sana sini itu hanya percuma dan hanya menyenangkan
emosi keluarga koban dan masyarakat,”ungkapnya.
Di sisi lain, kata dia, mungkin karena bupati susah karena dilawan
oleh Jakart ataukah orang nomor satu itu diberikan ketua DPD Partai Hanura
karena mampu tegakan kepentingan Jakarta di Paniai. Ini menjadi pertanyaan.
“Sekarang proses penyelesaian
kasus besar itu terjadi hanya berputar di sebuah toples saja, Jadi, entah Hengky
bertindaknya bagaimana dan Presiden pun demikian diantaranya itu hanya
putar-putar di dalam satu toples dan hanya mengamankan kepentingan
Negara,”ungkapnya.
Di lain sisi, kasus di Paniai
sama hal dengan perjuangan papua lepas dari Indones. Presiden RI Jokowi telah gagalkan
tim Pencari Fakta dari Pasifik MSG yang
masuk, apakah hanya karena kemampuan Jokowi ataukan kemampuan orangnya di daerah,
yang mendukung kebijakan Presiden Jokowi untuk gagalkan Tim pencari Fakta atau
orang-orang lain yang menyelesaikan persoalan kewenangan mereka.
Ia bepesan sebagai orang satu
wilayah Paniai dan kepala Rumah Tangga, perluhnya mengatur caranya sehingga
keluarga aman, sejahtera dan keluarga punya hak itu harus di kembalikan
terutama keluarga korban yang sangat susah mendapatkan keadilan dan kebenaran untuk
mengatasi masalah-masalsah pelanggaran
HAM terutama pelanggaran kasus Paniai.
“Hal itu cukup, hanya
main-main seperti begitu saja, ataukah
bupati mau membangun satu strategi selesaikan
masalah ini. Karena dalam Negara
Indonesia saja tidak bisa diselesaikan. Karena kasus Paniai ini sama saja kasus
perjuangan Papua harus lepas dari Negara Indonesia,”katanya.
“karena Indonesia tidak mau
masalah kasus Paniai dibicarakan dli tingakat Internsional sama juga kasus
paniai tidak mau, Indonesia tidak mau dibicarakan di tingkat Internasional dua kasus ini
sama,”tambahnya.
Selain itu terkait Tim
pencari fakta yang dibuat Komnas Ham, kata dia,”Yang jelas tim Ad hock yang
dibuat Komnas Ham RI sudah gagal tangani
kasus Paniai. Gagal karena kepentingan NKRI.
“Karena tim yang masuk di daerah,
yang jelas mereka bekerja sesuai dengan rekomendasi Negera, bukan mereka mau mengangkat kasus pelanggaran
Ham yang sebenarnya agar dikasih Rekomendasi. Itu tidak. Buktinya sampai
sekarang belum ada kejelasan.
“Jadi, mereka jangan samakan dengan
kasus sondegau yang ditembak lalu dibayar 1 Milyar. Karena masalah ini bukan
masalah peran adat. Tapi, amunsi yang ditembak.
Ini bukan bayar kepala,”katanya.
Untuk itu, Kata dia, kasus
Paniai berdarah harus ditangani Dewan Adat PBB, karena Indonesia tidak bisa selesaikan
dengan sendirinya.
Pewarta :
Alexander Gobai
0 thoughts on “YLSM: Diberikan Ketua DPD Partai HANURA, Bukti Gagal Tangani Kasus Paniai”