Jalur Sutra Maritim di Papua akan Sukses Apabila Smelter Freeport di Bangun di Papua

Kabar Mapegaa.com : Mahalnya kebutuhan pokok dan ongkos kegiatan ekonomi di Papua disebabkan oleh tingginya ongkos logistik dari Pulau Jawa menuju wilayah Papua. Ongkos distribusi logistik menuju daerah Papua begitu mahal tidak hanya disebabkan minimnya infrastruktur logistik maritim seperti deep seaport, tetapi juga disebabkan karena minimnya pembangunan kawasan industri di Papua.

Pesatnya aktivitas ekonomi di Pulau Jawa di dorong oleh banyaknya sentra-sentra industri yang dibangun di Pulau Jawa. Sehingga segala kebutuhan ekonomi tersedia dengan cukup mudah di Pulau Jawa. Hal ini pun memicu kegiatan perdagangan menuju luar pulau Jawa, melalui aktivitas perdagangan barang-barang konsumsi yang di ekspor ke berbagai daerah termasuk ke daerah Papua.

Daerah seperti Papua menjadi salah satu tujuan kegiatan ekspor barang-barang konsumsi yang di produksi oleh sentra-sentra Industri di Pulau Jawa. Melalui distribusi logistik termasuk pengiriman kontainer, barang-barang konsumsi tersebut di kirim ke daerah Papua.

Namun distibusi logistik oleh kapal kargo yang mengangkut barang dari wilayah Jawa menuju Papua, tidak diimbangi dengan distribusi barang yang seimbang menuju daerah jawa. Akibat rendahnya distribusi barang yang dikirim kembali ke pulau jawa, berdampak pada semakin mahalnya penerapan tarif logistik yang diberlakukan dalam distribusi barang menuju Papua. Karena kapal-kapal kargo yang kembali berlayar menuju pulau Jawa dalam keadaan kosong tanpa muatan barang.

Distribusi yang seimbang dari komoditas barang yang diperdagangkan antar daerah/pulau di Indonesia menjadi salah satu kunci dari mekanisme pengendalian harga komoditas barang antar daerah/pulau. Mahalnya harga barang konsumsi di Papua bukan disebabkan karena ketiadaan deep seaport, melainkan ketidakseimbangan volume pasokan komoditas barang, dari dan keluar wilayah Papua.

Presiden Jokowi telah mencanangkan program pembangunan jalur sutra maritim dengan semboyan Indonesia menjadi poros maritim dunia, salah satunya bertumpu pada pembangunan konektivitas domestik yang menghubungkan pulau-pulau utama sebagai jalur penghubung utama perdagangan di Indonesia.

Sejalan dengan visi Presiden Jokowi, seharusnya untuk mensukseskan program jalur sutra maritim di Papua, Pemerintah Pusat harus merubah paradigma pembangunan yang hanya berpusat di pulau Jawa. Pesatnya pembangunan ekonomi di Pulau Jawa sangat di dukung dengan banyaknya sentra-sentra Industri yang dibangun di Pulau Jawa.

Sentra-sentra Industri tersebut, bukan hanya di dominasi oleh para pelaku industri di sektor swasta melainkan industri-industri strategis milik Pemerintah mayoritas dibangun di Pulau Jawa. Sistem pembangunan sentralistik seperti ini, tentu saja akan menciptakan sirkulasi ekonomi yang hanya tertuju pada Pulau Jawa.

Sedangkan daerah seperti Papua yang tidak memiliki kekuatan industri hanya akan menjadi konsumen yang terus menerus mengeluarkan anggaran konsumsi keluar dari daerah Papua, sedangkan sumber pemasukan uang yang beredar di Papua tidak ada. Sehingga tidak heran jika perekonomian di Papua masih tergantung dari sumber pengeluaran anggaran Pemerintah Daerah.

Menurut laporan Bank Indonesia, pada Triwulan III tahun 2014, permintaan barang-barang konsumsi dari kawasan timur Indonesia mendominasi pertumbuhan perdagangan antar daerah/Pulau. Hal ini pun menjadi parameter bahwa tingginya permintaan barang-barang konsumsi dari Pulau Jawa sebagai daerah yang memiliki kekuatan Industri terbesar di Indonesia, hanya menjadikan kawasan lainnya di Indonesia termasuk Papua menjadi pasar bagi produsen-produsen di Pulau Jawa.

Layaknya sebagai konsumen, masyarakat Papua hanya menjadi sasaran empuk kepentingan pasar dari luar Papua. Perputaran uang tidak terjadi di dalam daerah Papua, tetapi justru mengalir keluar daerah Papua, melalui tingginya permintaan barang-barang konsumsi dari produsen di Pulau Jawa.

Kesempatan bagi Papua untuk tampil menyetarakan diri dalam pembangunan ekonomi dan mengejar pertumbuhan yang selama ini masih jauh tertinggal dibandingkan daerah-daerah lainnya di Indonesia, mulai menuai harapan dengan dibukanya kesempatan untuk pembangunan hilirisasi pertambangan mineral PT. Freeport dalam rencana renegosiasi kontrak.

Pembangunan smelter PT. Freeport di Papua tidak bisa di tawar-tawar lagi, karena industri smelter dapat menjadi kekuatan ekonomi baru bagi daerah Papua untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan mendorong pertumbuhan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Papua menjadi lebih baik.

Kesempatan yang selama ini telah dimiliki oleh Pulau Jawa dengan memiliki banyak sentra-sentra Industri, harus terdistribusi pula ke daerah Papua. Sehingga pembangunan ekonomi di Papua dapat benar-benar di nikmati oleh masyarakat Papua.

Selama ini struktur perekonomian Indonesia dikuasai oleh Pulau Jawa dengan kontribusi Pendapatan Domestik Bruto (PDB) yang mencapai 58,51% pada Triwulan ke III, 2014. Kontribusi Pendapatan Domestik Bruto (PDB) untuk pulau Papua hanya sebesar 1,9 % pada Triwulan ke III, 2014 yang terdiri dari kontribusi PDB Provinsi Papua sebesar 1,21% dan kontribusi PDB untuk Provinsi Papua Barat hanya 0,69% (Sumber: Bappenas, 2014).

Berdasarkan data Bappenas 2014 tersebut, kekuatan PDB pulau Jawa lebih besar 48 kali lipat dibandingkan kekuatan PDB Provinsi Papua, dan jauh lebih besar lagi perbandingannya dengan Provinsi Papua Barat yaitu 85 kali lipat.

Kecilnya kontribusi Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Papua seharusnya menjadi dasar pertimbangan political will pemerintah untuk menghadirkan pemerataan pembangunan di Papua, yang tidak hanya secara persisten terus menerus membangun pulau Jawa dengan kemegahan pusat-pusat Industri.

Pemecahan masalah rendahnya kontribusi Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Provinsi Papua dan Papua Barat, tingginya angka kemiskinan, masalah ketertinggalan ekonomi, keterbelakangan dan keterisolasian dapat mulai di resolusi dengan mengutamakan pembangunan industri smelter di Papua.

Kini Tanah Papua tidak lagi dalam posisi tawar-menawar dengan daerah manapun di Indonesia, karena pembangunan Smelter PT. Freeport di Papua adalah harga mati untuk kesejahteraan rakyat Papua.(kudiai Manfred)