 |
| Foto : Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Hon Manase Sogavare Saat Menyampaikan Pernyaan Sikap Sesi Debat Umum Ke- 70 (2/10/2015) USA |
Jakarta (KM) --Pernyataan sikap pemerintah Kepulauan Solomon telah meminta Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berpusat di Jenewa untuk melakukan menyelidiki dan memantau dugaan pelanggaran hak asasi manusia dan kekerasan di daerah Papua dan Papua Barat di Indonesia, pernyataan ini disampaikan dalam debat umum sesi ke -70 majalis umum PBB di New York, Jumat (2/10/15), pukul 04.50, waktu Indonesia Barat.
Selain dia, menyampaikan isu-isu keberhasilan pembangunan, kerja sama regional, keanggotan Melindo di MSG, pengamat ULMWP di MSG, kearifan budaya di Malanesia, Pendidikan, Iklim, ia berbicara dugaan pelanggaran Hak asasi manusia di Papua Barat - Indonesia.
Dia mengatakan, "semua negara memiliki kewajiban hukum dan tanggung jawab moral untuk menegakkan, menghormati dan memajukan hak asasi manusia dan bila perlu mengambil langkah-langkah pencegahan, perlindungan dan hukuman terhadap pelanggaran hak asasi manusia atau pelanggaran sesuai dengan Piagam PBB dan hukum internasional yang berlaku.
Dengan latar belakang tersebut di atas, Perdana Menteri mengatakan Majelis Umum sangat menyadari kekhawatiran pelanggaran hak asasi manusia di daerah Papua dan Papua Barat di Indonesia. Kepulauan Solomon di Dewan Hak Asasi Manusia berdasarkan Jenewa untuk melakukan lebih dalam menyelidiki dan pemantauan tuduhan pelanggaran hak asasi manusia dan kekerasan pada etnis Melanesia di sana.
"Kami (Kepulauan Solomon) ingin masalah ini dihadiri secara tepat waktu," tambahnya.
Kata Perdana Menteri Sogavare, Kepulauan Solomon bersama-sama dengan Forum Kepulauan Pasifik mencari dialog yang damai dan kerjasama dengan Indonesia untuk mengatasi dan membubarkan tuduhan laporan pelanggaran hak asasi manusia.
Pemimpin Forum Kepulauan Pasifik yang baru disetujui saat pertemuan pemimpin FIP ke-46 di Port Moresby membuahkan sebuah resolusi mengutus Misi pencari fakta ke Papua Barat untuk membangun dugaan penyalahgunaan hak asasi manusia di sana " tegasnya".
Selain ini, KTT memutuskan untuk mengajukan banding kepada Pemerintah Indonesia untuk memungkinkan akses bebas dan tak terbatas untuk misi ini dalam semangat sejati kerjasama regional. '
Sogavare menambahkan bahwa, "dalam jangka panjang namun, PBB tidak bisa menghindar dari akar penyebab pelanggaran ini. (Marinus Gobai).
0 thoughts on “PM Solomon : Dewan PBB Segera Menyelidiki Dugaan Pelanggaran HAM di Papua Barat”