 |
| Frans Pigai (Foto: Dok. Prib/KM) |
Oleh: Frans Pigai
Untuk memahami gelombang pemekaran provinsi dan kabupaten di Papua. melihat gejala ini sebagai upaya eksploitasi kesempatan yang dibuka pemerintah pusat (desentralisasi) oleh tokoh-tokoh Papua. Penjelasannya adalah para tokoh-tokoh Papua melihat adanya peluang beranjak ke atas sejak dibenarkannya Papuanisasi birokrasi. Artinya, kini dan saat inilah kesempatan terbesar dari tokoh-tokoh Papua untuk menjadi elite di daerahnya sendiri. Meningkatkan eksploitasi kesempatan ini berbanding lurus dengan kian sempitnya peluang tokoh-tokoh Papua untuk menjadi eliite di daerah lain.
Sentralisasi kekuasaan ditangan birokrasi (khususnya Depdagri) tetap jalan mulus di Papua. Sebab, dari puluhan kabupatan yang dibuat tidak ada perubahan apa pun dalam pengelolahan pemerintahan di Papua. Semuanya tetap menginduk kepada Mandagri. Hal ini terjadi karena di setiap kabupaten yang dibentuk tidak ada persiapan sama sekali untuk menjalankan pemerintahan secara mandagri. Penulis ambil contohnya adalah beberapa kabupaten yang ada di Papua, DPRD maupun ada beberapa instansi-instansi pemerintah daerah yang sungguh lumpuhnya dan kasihan kariernya sebagai pejabat pemerintahan daerah yang sebenarnya, yang ada hanyalah jabatan sebagai pejabat pemerintahan daerah setempatnya.
Bagaimana memaknai bertemunya dua fenomena yang saling menguntungkan antara tokoh Papua dengan pemeritahan pusat tersebut dalam masalah-masalah pelanggaran HAM di Papua?
1) Kedua fenomena itu mengeser masalah ketidakadilan hubungan pusat dan daerah menjadi persoalan internal Papua sendiri, yaitu antara pro pemekaran atau kontra pemekaran. Artinya, masalah pokok dalam kesenjangan hubungan pusat dan daerah yang telah menyebabkan terjadinya rangkaian pelanggaran HAM dan kejahatan kemanusiaan tersingkir dari arena politik dan diganti oleh pertarungan antartokoh Papua sendiri dalam memperebur restu daerah setempat untuk mendapatkan jabatan bupati dan gubernur. Masalah Papua saat ini hanya sekadar masalah perluasan birokrasi (khususnya birokrasi Depdagri). Istilah indah tapi manipu untuk ini adalah “Pemekaran adalah untuk mendekatkan pelayanan pada masyarakat”.
2) Fenomena itu juga menyingkirkan isu keadilan dan hak asasi manusia (HAM) dari arena politik, khususnya isu pertanggungjawaban. Pemerimtahan pusat langsung atau tidak langsung menjadikan jabatan-jabatan baru di kabupaten-kabupaten baru atau provinsi-provinsi untuk meredam amino orang-orang menuntut pertanggungjawaban. Orang-orang kemudian lebih sibuk dan menghabiskan energi untuk merancang, mempersiapkan dan mendukung peebentukan kabupaten atau provinsi ketimbangan mengadvokasi atau tidak mempertanggungjawabkan masalah pelanggaran HAM di Papua.
Pemekaran kabupaten dan birokrasi menjadi bahaya besar bagi rakyat dan masa depan Papua sendiri. Karena sumber daya alam Papua akan dikuras hanya untuk membiayai birokrasi dan jabatan. Anggaran daerah hanya akan habis untuk biaya rutin kepegawaian, namun rakyat akan dilantarkan begitu saja, tidak memerhatikan kepentingan-kepentingan bagi rakyatnya di Papua, bahkan penghasilan yang didapatkan dari sember daya alam Papua ttidak begitu sama sekali memerhatikan dan menyelesaikan persoalan peelanggaran HAM di tanah Papua. Sebab, pengahasilan yang sebesar-besar yang didapatkan oleh pemerintahan daerah Papua dari hasil kekayaan alam Papua tidak tahu dikemanakan karena tidak ada suatu pemebangunan melalui sember daya manusia (SDM) dan kesejahteraan rakyat setempatnya. Papua betul-betul akan menjadi kapling-kapling yang akan diperdagangkan oleh para elite-elite atau aktor-aktor.
Kemebali ke pemekaran daerah di Papua, saat ini telah dan sedang terjadi kompetisi terbuka antara tokoh-tokoh Papua dalam memperebut kedudukan.
(Penulis adalah Mahasiswa Papua)
Untuk memahami gelombang pemekaran provinsi dan kabupaten di Papua. melihat gejala ini sebagai upaya eksploitasi kesempatan yang dibuka pemerintah pusat (desentralisasi) oleh tokoh-tokoh Papua. Penjelasannya adalah para tokoh-tokoh Papua melihat adanya peluang beranjak ke atas sejak dibenarkannya Papuanisasi birokrasi. Artinya, kini dan saat inilah kesempatan terbesar dari tokoh-tokoh Papua untuk menjadi elite di daerahnya sendiri. Meningkatkan eksploitasi kesempatan ini berbanding lurus dengan kian sempitnya peluang tokoh-tokoh Papua untuk menjadi eliite di daerah lain.
Sentralisasi kekuasaan ditangan birokrasi (khususnya Depdagri) tetap jalan mulus di Papua. Sebab, dari puluhan kabupatan yang dibuat tidak ada perubahan apa pun dalam pengelolahan pemerintahan di Papua. Semuanya tetap menginduk kepada Mandagri. Hal ini terjadi karena di setiap kabupaten yang dibentuk tidak ada persiapan sama sekali untuk menjalankan pemerintahan secara mandagri. Penulis ambil contohnya adalah beberapa kabupaten yang ada di Papua, DPRD maupun ada beberapa instansi-instansi pemerintah daerah yang sungguh lumpuhnya dan kasihan kariernya sebagai pejabat pemerintahan daerah yang sebenarnya, yang ada hanyalah jabatan sebagai pejabat pemerintahan daerah setempatnya.
Bagaimana memaknai bertemunya dua fenomena yang saling menguntungkan antara tokoh Papua dengan pemeritahan pusat tersebut dalam masalah-masalah pelanggaran HAM di Papua?
1) Kedua fenomena itu mengeser masalah ketidakadilan hubungan pusat dan daerah menjadi persoalan internal Papua sendiri, yaitu antara pro pemekaran atau kontra pemekaran. Artinya, masalah pokok dalam kesenjangan hubungan pusat dan daerah yang telah menyebabkan terjadinya rangkaian pelanggaran HAM dan kejahatan kemanusiaan tersingkir dari arena politik dan diganti oleh pertarungan antartokoh Papua sendiri dalam memperebur restu daerah setempat untuk mendapatkan jabatan bupati dan gubernur. Masalah Papua saat ini hanya sekadar masalah perluasan birokrasi (khususnya birokrasi Depdagri). Istilah indah tapi manipu untuk ini adalah “Pemekaran adalah untuk mendekatkan pelayanan pada masyarakat”.
2) Fenomena itu juga menyingkirkan isu keadilan dan hak asasi manusia (HAM) dari arena politik, khususnya isu pertanggungjawaban. Pemerimtahan pusat langsung atau tidak langsung menjadikan jabatan-jabatan baru di kabupaten-kabupaten baru atau provinsi-provinsi untuk meredam amino orang-orang menuntut pertanggungjawaban. Orang-orang kemudian lebih sibuk dan menghabiskan energi untuk merancang, mempersiapkan dan mendukung peebentukan kabupaten atau provinsi ketimbangan mengadvokasi atau tidak mempertanggungjawabkan masalah pelanggaran HAM di Papua.
Pemekaran kabupaten dan birokrasi menjadi bahaya besar bagi rakyat dan masa depan Papua sendiri. Karena sumber daya alam Papua akan dikuras hanya untuk membiayai birokrasi dan jabatan. Anggaran daerah hanya akan habis untuk biaya rutin kepegawaian, namun rakyat akan dilantarkan begitu saja, tidak memerhatikan kepentingan-kepentingan bagi rakyatnya di Papua, bahkan penghasilan yang didapatkan dari sember daya alam Papua ttidak begitu sama sekali memerhatikan dan menyelesaikan persoalan peelanggaran HAM di tanah Papua. Sebab, pengahasilan yang sebesar-besar yang didapatkan oleh pemerintahan daerah Papua dari hasil kekayaan alam Papua tidak tahu dikemanakan karena tidak ada suatu pemebangunan melalui sember daya manusia (SDM) dan kesejahteraan rakyat setempatnya. Papua betul-betul akan menjadi kapling-kapling yang akan diperdagangkan oleh para elite-elite atau aktor-aktor.
Kemebali ke pemekaran daerah di Papua, saat ini telah dan sedang terjadi kompetisi terbuka antara tokoh-tokoh Papua dalam memperebut kedudukan.
(Penulis adalah Mahasiswa Papua)
0 thoughts on “Pemekaran Kabupaten dan Birokrasi Menjadi Bahaya Besar Bagi Rakyat dan Masa Depan Papua Sendiri”