 |
| Legislator Papua, Laurenzus Kadepa. Foto: Jubi/doc |
Yogyakarta, (KM) -- Legislator Papua, Laurenzus Kadepa Anggota Komisi I DPR Papua Bidang Politik, Hukum dan HAM, siang tadi, Kamis (21/04), mengatakan saya ingin penegak hukum mengaudit penggunaan dana otsus secara adil dan bertanggung jawab sejak otsus diimplementasikan, tahun 2001.
“Saya sebagai wakil rakyat sudah meminta penegak hukum agar mengaudit penggunaan dana otsus secara adil dan bertanggung jawab tanpa ada permainan uang yang sudah menjadi hal biasa di republik ini,” katanya saat wawancara oleh media ini.
Menurut legislator Papua itu, hal itu perlu dilakukan penegak hukum agar lebih bijak, baik dalam penggunaan dana otsus 80 persen yang dikelola kabupaten/kota dan 20 persen yang dikelola Pemerintah Provinsi Papua.
“Yang saya inginkan adalah mengaudit dana Otsus Papua dan Papua Barat sejak tahun 2001, sejak Otsus Papua diberlakukan. Itu lebih bijak. Setelah mengaudit 80 persen yang selama ini dikelola kabupaten/kota dan juga 20 persen yang dikelola Pemerintah Provinsi Papua dalam kepemimpinan Lukas - Klemen sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua,”
Kemudian, lanjut Kadepa, saya sudah meminta penegak hukum segera mengaudit penggunaan dana otsus tanpa korupsi.
“Saya mengapresiasi kinerja Gubernur Papua, Lukas Enembe dalam mendukung pengauditan dana otsus. Saya senang dengan sikap Gubernur Papua yang sudah ikut mendukung agar dana otsus itu diaudit,” Katanya
“Saya menyampaikan terima kasih kepada pak gubernur soal ini,” tutup Legislator Papua itu. (Manfred Kudiai/KM)
“Saya sebagai wakil rakyat sudah meminta penegak hukum agar mengaudit penggunaan dana otsus secara adil dan bertanggung jawab tanpa ada permainan uang yang sudah menjadi hal biasa di republik ini,” katanya saat wawancara oleh media ini.
Menurut legislator Papua itu, hal itu perlu dilakukan penegak hukum agar lebih bijak, baik dalam penggunaan dana otsus 80 persen yang dikelola kabupaten/kota dan 20 persen yang dikelola Pemerintah Provinsi Papua.
“Yang saya inginkan adalah mengaudit dana Otsus Papua dan Papua Barat sejak tahun 2001, sejak Otsus Papua diberlakukan. Itu lebih bijak. Setelah mengaudit 80 persen yang selama ini dikelola kabupaten/kota dan juga 20 persen yang dikelola Pemerintah Provinsi Papua dalam kepemimpinan Lukas - Klemen sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua,”
Kemudian, lanjut Kadepa, saya sudah meminta penegak hukum segera mengaudit penggunaan dana otsus tanpa korupsi.
“Saya mengapresiasi kinerja Gubernur Papua, Lukas Enembe dalam mendukung pengauditan dana otsus. Saya senang dengan sikap Gubernur Papua yang sudah ikut mendukung agar dana otsus itu diaudit,” Katanya
“Saya menyampaikan terima kasih kepada pak gubernur soal ini,” tutup Legislator Papua itu. (Manfred Kudiai/KM)
.jpg)
