Latifa Anum Siregar (Kanan) (Foto: Alexander Gobai/KM) |
Jayapura, (KM) – Aliansi Demokrasi untuk Papua (ALDP) menilai
kasus-kasus yang terjadi di tanah Papua selama ini tidak serius ditangani
Negara.
Latifah Anum Siregar, aktivis dari lembaga swadaya masyarakat Aliansi
Demokrasi untuk Papua (AlDP), Kamis, (10/11/16) dari Kontar ELSHAM, padang Bulan saat diadakan Jumpa Pres, mengatakan Negara sudah tak serius menangani
berbagai kasus pelanggaran di Papua, mulai dari kasus dari tahun 60-an hingga
kini. Apalagi di zaman Joko Widodo
(Jokowi) Presiden Republik Indonesia (RI), sudah tak serius menangani kasus
Paniai berdarah, itu hanya satu masalah, belum lagi yang lain.
Lanjutnya, mulai saat itu, beberapa
tokoh-tokoh Militer yang mempunyai sejarah di Papua kembali memegang kekuasaan dan
duduk di pemerintahan Jokowi termasuk dengan pembentukan tim-tim yang jelasnya
menangani berbagai kasus pelanggaran HAM di Papua.
Karena menurutnya, di dalam
proses hukum yang punya kewenangan untuk pelanggaran HAM ialah cuma penyelidikan
HAM ada pada Komnas HAM dan Penyidikan ada ada kejaksanaan Agung. Jadi, Menkopolhukam
tidak punya kewenangan penuh.
Melihat gambar diatas, kata
Siregar Negara sudah tidak serius dalam menyelesaikan kasus pelanggaran Ham di
Papua.
Namun, pihaknya berharap kasus
ini, terutama kehilangan Aristoteles harus dapat tangan kasus ini secara serius
oleh pemerintah indonesia. Juga dengan kasus-kasus lain terurama kasus Theys
Eluay.
Sementara itu, Gerakan
Rakyat Demokratik Papua (Garda) Papua, Baguma Yarinap mengatakan saat ini kita lihat semua
proses yang dilakukan karena ada
tekanan-tekanan dari Negara.
“Buktinya sudah banyak terjadi kasus yang terjadi di tanah
Papua, salah satunya kasus Theys H. Eluay dan Aristoteles yang terjadi di
tanggal 10 November 2001,”katanya.
Kata dia, sejarah kelam HAM
di Papua banyak menelang korban jiwa dan tidak menjadi catatan penting oleh
Negara untuk merubah semua kebijakan
dalam penegakan HAM. Justur keboijakan yang diambil adalah pembunuhan
terencana, penghilangan paksa, penanggakapan paksa, dipaksa mengaku sebagai
pelaku dan dipenjara, pemerkosa, penyiksaan, teror dan Intimidasi. Semua ini
terjadi karena kepentingan SDA di tanah Papua.
Pewarta :
Alexander Gobai
0 thoughts on “ALDP : Negara Tak Serius Tangani Berbagai Kasus Pelanggaran HAM di Papua”