Pernyataan sikap IPMMO Kabupaten Intan Jaya.Ist |
PERNYATAAN SIKAP
IKATAN PELAJAR DAN
MAHASISWA MONI (IPMMO) SE-JAWA DAN BALI
TERKAIT KONFLIK PILKADA DI
KABUPATEN INTAN JAYA PAPUA
Melihat dan menganalisa pemilihan
kepala daerah mulai tercium aromanya dengan segala cara dikerakan untuk berpartisipasi. Manusia
berbaju besi dan berdasi emas dan
bertopi baja mulai turun ke jalan raya mengkampanyekan visi dan misi kepada
rakyat di kabupaten intan jaya. Dengan
dalih janji, seruan berikut kerap kali dilontarkan “Jangan lupa pilih kami supaya
kami perhatikan nasib masa depan
kalian nyatanya korban yang berjatuhan”.
Harapan
perubahan dari sebuah realitas pendertiaan masyarakat tak bersuara dan
termarjinal ada dibalik pilkada. Jelas sekali, sulit diungkapkan seberapa dalam
keintimanannya sebab janji demi janji masih terselib dari tahun ke tahun.
Kontribusi dari partai politik akan sosialisasi terhadap masyarakat pun
dijadikan bagian yang tidak jelas, utopia.
Dalam
situasi demikian, gejolak sandiwara politik tak kalah riuhnya jika dibandingkan
dengan sosialisasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Intan Jaya. Berbagai cara dilakukan untuk
meyakingkan rakyat untuk tidak golput. Itulah salah satu cita-cita luhur dan
perjuangan para anggota KPU di Republik ini. Namun kenyataannya, sosialisasi pemilu
tak berhasil meyakingkan rakyat. Para lagi, di berbagai tempat yang sulit
dijangkau dengan transportasi udara maupun darat bahkan tak tahu apa itu
Pilkada. Tak pelak, sebagian besar masyarakat melahan menyibukkan diri dengan
kegiatan privat. Sehingga pendidikan pilkada
belum tersalurkan dengan baik akhirnya terjadi konflik yang dikendalikan oleh
elit politik lokal karena paham politik pilkada tidak berhasil memberi
pemahaman.
Terlepas dari itu, Pilkada Kabupaten Intan Jaya menjadi bagian yang sulit dipisahkan
dari hegemoni politik dan konstentasi politik yang dimana politikus mengejar
kekuasaan dan uang.
Memobilisasi masa yang luar biasa secara terakomodir mereka melancarkan demi
mengejar takta dan kuasa. Benturan dua kelompok
massa pendukung calon bupati dan wakil Bupati Intan Jaya pada Kamis lalu, 23
Februari 2017 Menelang
korban jumlah berlebihan, nyawa manusia yang nota benenya masyarakat yang tidak
tahu sama sekali tentang politik menjadi korban danggangan politik serius dan sistematis dan sulit dijelaskan sekenarionya.
Ungkapan kekecewan mulai terungkap, saling mempropoganda
mulai tercium. Yang tidak bertahan mulai ungkapkan kekecewan dengan emosional.
Meluplah kekecewaan itu saling serang dan menyerang antara paslon nomor urut 2
dan paslon nomor urut 3 berujung konflik.
Demokrasi
memang memberikan kebebasandan keleluasan bagi indivindu dan kelompok untuk
melakukan aktualisasi diri dan interaksi dengan bijak agar mampu mengatasi
problem yang mucul namun berubah menjadi tragedi. Harapan kita,menyelenggarakan
pilkada secara demokrasi untuk menjujung tinggi nilai-nilai pancasia tidak terlaksana. Demokrasi dalam
penyelenggaraan pilkada di kabupaten intan jaya Papua berujung pada konflik menghancurkan harta kekayaan selama hidup mereka berjuang
dilahap habis karena dibakar dalam waktu singkat. Hal ini terjadi karena emosional politik yang terpendam
lama diungkapkan melalui kekerasan pilkada
Terlepas dari itu, Penyebaran
isu lain adalah SARA
yang tidak sepantasnya diungkapkan
seperti diliris dimedia nabire net, dan “dimedia viva.co.id sabtu, 25 februari 2017 | 21:42. Banyak orang tewas akibat bentrokan pilkada intan jaya – bentrok antar
kubu pasangan calon bupati dan wakil bupati yang bertarung dalam pilkada
kabupaten intan jaya, papua, terus berlanjut hinga sabtu 25 februari. Korban
tewas dikabarkan bertambah menjadi enam orang dan luka-luka terkena panah
sekitar 600 orang. situasi rumah-rumah di sugapa juga banyak kosong karena
ditinggalkan penghuninya mengungsi ke tempat lain. ''rumah-rumah banyak kosong,
karena pada takut, kalau tidak dibakar lalu dijarah”.
Konflik serangan ini membawa tramuma
demi trauma membekas dibenak masyarakat Intan Jaya. Masyarakatnya belum memberikan
penjelasan yang memadai tentang
pendidikan politik Pilkada. Pemahaman Pilkada
belum jelaskan baik kepada massa pendukung
tentang tahapan-tahapan pilkada hingga pengumuman
pemenang. Jujur saja bahwa pendidikan paham
politik perlu diberikan oleh penyelenggara kepada masyarakat secara
benar. Supaya demokrasi sungguh-sungguh
mendarat dan memperoleh
pemahaman yang bukan hanya berujung pada kekuasaan
dan uang tetapi membuat pemahaman
melalui sosialisasinya. Sosialisasi yang tidak
jelas membuat banyak warga masyarkat menjadi korban
harta kekayaan. Untuk itu, segala cara tidak perlu dikerahkan untuk mendapat
simpatik publik demi perebutan kekuasan
secara kekerasaan yang tidak
manusiawi.
Ontologi dari konstentansi demokrasi
politik bukanlah ajang
debat fisik dan kekerasan tetapi
pertaruhan konsep pembangunan yang dapat ditawarkan kepada publik. Ini artinya pengertian akan subtansi pemahaman yang kontinyu dan menyuluruh.
Salah
satu strategis yang bisa dilakukan
adalah demokrasi tanpa paksa dan memberi kebebasan untuk memilih dan dipilih
tanpa intervensi dan mobilisasi masa untuk
merebut simpatik rakyat. Sudah pasti
bawah masyarakat sudah tahu dan dipastikan melalui kampanye menjelaskan visi
dan misi menjadi tawaran untuk membangun daerah. Maka itu, Perlu adanya konsep dan
strategis demi masa depan program yang sesuai denga konteks. Disisi lain
perlu menilai situasi saat untuk menjadi konsipirasi politik yang sehat bila ada jaminan
perdamian. Namun jaminan tidak diberikan secara baik dan benar makannya membangun
pemikiran positif berubah menjadi negatif karena kedua paslon melancarkan
perebutan kekuasan dengan kekerasan demi kekerasan untuk menghancurkan
demokrasi menjadi pilihan bebas. Tetapi membangun arena pemahaman yang secara
terstruktur terutama melalui sosialisasi politik yang dewasa supaya tidak terjadi
sengeta Pilkada.
Para bakal calon perlu memberi
kesadaran politik juga secara sungguh-sungguh
yang indenpent dengan nilai yang
ditawarkan. Kekuasan bukan abadi, membuat kepentingan mendominasi pelaksanan
secara langsung dan tak langsung dapat dirumuskan secara struktur kekerasan.
Tak ada kosa kata akan jaminan keyakinan dan gagasan untuk melahirkan kesadaran
akan berpolitik sehat sehingga demokrasi tercipta namun melahirkan gagasan yang
salah membuat begitu banyak korban berjatuhan.
Ketidakdewasaan
berpolitik dari bakal calon terhadap transparansi
administrasi pemungkutan suara oleh penyelenggara pilkada membuat profesionalisme dalam penetapan jadwal pleno tingkat distrik (kecamatan)
tidak jelas dan kurang penegasan penjadwalan penetapan pleno secara terbuka umum
dan bebas yang dilakukan oleh penyelenggara akhirnya terjadi,
Propanganda antara pendukung
paslon nomor urut 2 dan nomor urut 3 melahirkan provokasi oleh oknum-oknum yang mempunyai
kepentingan yang gila
akan kekuasaan dan uang.
Memberi jaminan keamanan yang kurang konduksif membuat konflik yang tidak bisa kendalikan oleh pihak keamanan karena
keterbatasan keamanan melebih masa pendukung kandidat atau paslon melahirkan
benturan berujung kematian warga intan jaya yang tidak tahu tentang poltik,
pada hal mereka (masyarakat) dijadikan
sebagai objek atau danggan politik.
Masyarakat
menjadi korban konflik luar biasa
yang sedang terjadi di kabupaten Intan Jaya adalah rumah-rumah warga terbakar hangus, banyak masyarakat
mengalami luka ringan dan luka berat hingga korban nyawa
berjatuhan. Semuanya disebabkan
karena tidak adanya kerja sama antara penyelenggara maupun paslon dalam Pilkada
melalui sosialisasi pendidikan politik bagi
masyarakat.
Melihat
situasi yang terjadi di kabupaten
intan jaya maka kami Mahasiswa/i Se-Jawa dan Bali yang terhimpun di dalam Badan Pengurus
Harian Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Moni
Se-Jawa dan Bali (BPH IPMMO) menyampaikan aspirasi melalui pernyataan sikap untuk keamanan dan kenyamanan
masyarakat di kabupaten Intan
Jaya sesuai dengan peristiwa terkaitnya
senggeta
Pilkada sebagai berikut bahwa:
1. Kepada
Bapak Kapolda
Paulus Waterpauw, segera mengamankan konflik pilkada dan menambah pasukan kemanan untuk melindungi
warga masyarakt
di kabupaten
intan jaya
2. Kepada
Bapak Kapolda
Paulus Waterpauw, segera memecat dan
memproses secara hukum bagi Okum Brimob dan Polisi yang telah terbukti menembak
masyarakat dengan menggunakan alat Negara (Senjata)
3. Paslon nomor urut 2 dan nomor urut 3 dan tiem sukses ditangkap
dan diamankan oleh pihak keamanan untuk memintai
keterangan terjadinya konflik pilkada.
4. Kepada
pihak keamanan segera menangkap,
menyelidiki, dan memproses secara hukum oknum-oknum
yang Provokasi sengeta pilkada
dengan unsur SARA.
5. Kepada
pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah
daerah dan Pihak penyelenggara Pilkada segera bertanggungjawab atas korban konflik Pilkada yang sudah terjadi.
6. Kepada
pihak keamanan, dilarang
keras untuk menggunakan alat Negara (senjata) untuk menembak masyarakat saat
pengamanan tetapi lebih
kepada persuatif demi pengamanan dan perlindungan warga masyarakat.
Dengan demikian, Pernyataan sikap ini kami dari mahasiswa/i BPH IPMMO Se-Jawa dan Bali sebagai
solusi penangganan konflik pilkada yang terjadi di kabupaten intan jaya dan menegahkan hukum yang seadil-adilnya terhadap
pernyataan sikap kami.
#Bersama Selamatkan Manusia dan
Alam Intan Jaya, Kekuasan Bukan
Abadi#
28
September 2017
Pelajar
dan Mahasiswa IPMMO Se-Jawa dan Bali
Liputor: Manfred/KM
0 thoughts on “Ini Pernyataan Sikap IPMMO Se-Jawa Bali Terkait Konflik Pilkada Kab. Intan Jaya Papua”