BREAKING NEWS
Search

Jokowi Jangan Bersenang Demi Persoalan Papua, Sebab Belum Selesai


Frans Nawipa (Foto Dok Prib/KM)
Oleh : Frans Nawipa
Kunjungan Presiden Indonesia, Joko Widodo (JOKOWI) ke Jayapura, Provinsi Papua 9-10 Mei 2015 lalu, mengagendakan peninjauan Pasar Pharaa di Sentani, Peresmian Gedung Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Papua, Peninjauan jembatan Holtekamp, Peluncuran tiga “Kartu Sakti” dan pemberian grasi untuk lima tahanan politik (TAPOL) Papua. Satu hari kemudian, Presiden Jokowi melanjutkan kunjungannya ke Merauke dan Manokwari sebelum melanjutkan perjalanannya ke Papua Nugini.
Usai upacara penyerahan grasi kepada lima tahanan politik Papua di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Abepura, Sabtu (9/5/2015), Jubi berkesempatan melakukan wawancara ekslusif dengan Presiden Indonesia ini di ruang VIP LP Abepura. Langkah selanjutnya setelah pemberian grasi, Dialog Jakarta-Papua dan akses jurnalis asing menjadi topik wawancara ekslusif Jubi ini.
Kunjungan tersebut, JOKOWI merasakan persolan Papua sudah selesai hanya karena dua poin yang meyelesaikan, yakni
Pertama, bebaskan Tahanan Politik (TAPOL) dan  yang kedua membuka akses Jurnalis asing ke Papua.
Tetapi kedua poin itu, tidak sepenuhnya diberikan, hanya setengah. Melainkan bagi TAPOL, musti diberikan garansi, sedangkan dalam kunjungan Jurnalis asing yang datang menyikapi berita, juga menggarah ke sisi Politik Pembangunan, Politik kesejahteraan. Sedangkan di sisi SEPARITIS dilarang, kemudian dilindunggi dengan norma-norma khusus dari Pemerinta pusat. Sementara untuk Jurnalis Asing selama dan setiap kali dikunjungi selalu diproses, dihukum dan diberikan tahan sesuai dengan  ketetapan dari Konstitu tertentu.
Seharusnya Jokowi tidak membungkankan jalanya seorang jurnalis, karena berdirinya wadah Jurnalis untuk mencari tahu dan menemukan titik terang insiden-insiden yang terjadi baik itu positif maupun negatif yang terjadi di muka bumi ini, terlebih khusus di Tanah Papua.
Dalam kunjunganya, Jokowi menyatakan dengan banyaknya  pertanyaan atas persolan Papua.
Pertama, di Papua sudah tidak ada masalah. Dialog untuk apa? Saya sudah sering ke sini, karena sudah berbicara dengan ketua adat, dengan pimpinan agama, bupati, wali kota, semua sudah berbicara.” Kata jokow saat kunjungan di papua.  Artinya?
Kedua, tetapi itu tentang pembangunan dan ekonomi kan? Bukan tentang politik, situasi politik. Presiden Jokowi: Ya politik kita di Papua, politik Pembangunan, politik kesejahteraan.Anda tidak akan membicarakan masalah yang lalu? Masalah yang dialami rakyat Papua?Presiden Jokowi : Tutup. Kita harus membuka lembaran baru. Kita harus menatap ke depan.
Terkait dengan  di atas jokowi belum mampu menyelesaikan persoalan  di papua,  kehadiran jokowi di papua hanya melukai hati rakyat. Yang selama ini hidup di bawah tekanan Imperialisme, Kolonialisme NKRI, Milisterime NKRI. 
Dulu hingga sampai saat ini, Rakyat Papua belum merasakan kepedulian dari negara klonial indonesia, dan belum merasahkan  kepuasan hanya karna Pemerintah Indonesua gagal selesaikan Akar masalah Papua, 
Jadi Jokowi harus menatap kebelakan,persoalan-persoalan terjadi masalah perlu di meluruskan,  apa bila di lupakan, pasti persolan yang lampau itu bisa jadi sebua inggatan  bagi anak cucu nanti dan bisa terjadi dampak antara mereka, dicuriagai, dicemburu, dan egois antara, ras ke rasi lain, lani karna persolan lampau, maka penting untuk memandang realita kehidupan kebelakan demi mewujudkan masah depan yang kasih dan damai.
Papua Zona Darurat
PAPUA ZONA DARURAT, kalimat yang pantas untuk mencerminkan situasi Tanah Air West Papua hari ini, pembungkaman, penangkapan, dan pembunuhan merajalela. Berbagai kekerasan terjadi sejak 19 Desember 1961 setelah pengumandangan Tri Komando Rakyat (TRIKORA) yang secara sepihak, Ir. Soekarno mengklaim wilayah Papua Barat di Alun-Alun Utara Kota Yogyakarta.
Invasi militer besar-besaran ke seluruh wilayah Papua Barat terus dilakukan dengan penambahan MAKODAM dan MAKO Brimob yang kemudian membantai Rakyat Papua demi menguasai territorial West Papua. Rakyat Papua hingga hari ini masih berada dalam pembungkaman besar-besaran ruang-ruang public, termasuk ruang demokrasi dan akses jurnalis asing ke Papua Barat di saat Orang Asli Papua menjadi minoritas.
Tanggal 1 Mei 2015 Rakyat Papua Barat dalam rangka mengutuk hari pencaplokan atau penyerahan kekuasaan sepihak dari UNTEA ke dalam Indonesia, aksi penangkapan dan pembungkaman ruang demokrasi dilakukan, bahkan penutupan akses jurnalis asing pun diterapkan demi membungkam Suara Rakyat Papua.
Di Merauke, 16 orang aktivis termasuk ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Merauke dan Parlemen Rakyat Daerah (PRD) Merauke malam pukul 01.00 WP. Di Manokwari, 12 Orang aktivis di tahan saat membagikan selebaran aksi tanggal 1 Mei 2015.  Di Kaimana 2 orang aktivis Kaimana ditahan  karena  hendak  melakukan  aksi  mimbar  bebas  dalam  rangka  mengutuk pencaplokan Indonesia atas wilayah Papua Barat. Di Jayapura  30  Orang  aktivis  termasuk  Jubir  Nasional KNPB ditangkap saat menggelar demonstrasi damai.
Jumlah penangkapan pada 1 Mei 2015, sekitar 269 orang ditangkap kepolisian Indonesia, hanya karena menyatakan menolak pencaplokan Indonesia atas tanah air dan manusia Papua.
Penulis : Sekertaris  Umum (AMP) Komite Kota-Jakarta Frans Nawipa, Mahasiswa Papua, Kulia di Papua



nanomag

Media Online Kabar Mapega adalah salah situs media online yang mengkaji berita-berita seputar tanah Papua dan Papua barat secara beragam dan berimbang.


0 thoughts on “Jokowi Jangan Bersenang Demi Persoalan Papua, Sebab Belum Selesai