Ratusan masa Aksi SKP HAM Papua berunjuk rasa di depan halaman kantor DPR Papua dan Pimpinan berbagai Elemen saat menyampaikan Aspirasi kepada DPR Papua .Kamis (10/15). Foto: Yunus E. Gobai/KM |
Jayapura,
(KM)— Aksi demo damai memperingati Hari HAM Sedunia
dimediasi oleh SKP HAM Papua. Demo damai yang diakomodir oleh Solidaritas
Korban Pelanggaran (SKP) HAM Papua berunjuk rasa di depan kantor DPR Papua. Kamis (10/12/2015) hari ini.
Aksi kali ini, datang dari berbagai elemen-elemen yang
tergabung dalam SKP HAM Papua yakni; (SKPKC Fransiskan Papua, BUK-Papua, KontraS Papua,
FIM, FPP, AMPTPI, GMKI Pemuda Katolik,SEMASTFT Fajar Timur, BEM USTJ, BEM
Uncen, Gempar, KPKC Kingmi Papua, KPKC GKI dan di bagian Akademisi
Universitas Cenderawasih Papua. Aksi ini diterima oleh Ketua DPR Papua
Yunus Wonda dari Jam 11.30 selesai di kantor DPR Papua.
Ketua Koordinator
SKP HAM Papua Peneas Lokobere, disela Jumpa
Pers bersama puluhan Wartawan di
Halaman Kantor DPR Papua siang ini.
Dikatakan, satu
tahun pemerintahan Jokowi-JK menambah deretan
luka rakyat Papua, pembunuhan
terus terjadi, Kasus pelanggaran HAM Berat di Papua meningkat dari 1960
sampai Jokowi-JK di lantik menjadi
Presiden Indonesia segerah Negara harus bertanggung jawab.
Masa SKP HAM pegang Spnduk |
“Kasus pelanggaran
HAM di Papua seperti; Biaka berdara, Wamena berdara, Wasior berdara, Mapenduma
berdarah, Abe Berdara, Yaukimo berara, Tolikara berdara, Dogiyai Berdara,
penembahkan Timika dan Paniai berdarah yang menewaskan 4 pelajar 17 lainnya
Luka berat 8 Desember 2014.
Jokowi mana janjimu, Papua menagih janji-Mu Jokowi pernah janjih
bahwa saya akan menuntaskan semua kasus pelanggaran
(HAM) berat di Papua pada saat kampanye yang di lakukan oleh
pemerintahan Jokowi-JK terhadap permasalahan Papua.
Janji Jokowi-JK jangan hanya janji semata-mata, melainkan harus pastikan adanya perintah kepada instrumen Negara untuk segerah bertindak dan menyelesaikan dengan tuntas
segala bentuk pelanggaran
atas HAM khususnya di Papua.
Ketu DPR Papua menerima dokumen |
Ketua DPR Papua Yunus Wonda menggatakan, aspirasi apapun yang
selalu di sampaikan oleh rakyat Papua kepada kami DPR Papua itu,kami juga tidak
biasa tinggal diam tetapi, kami juga biasanya kerja keras terus untuk desak kepada Presiden
Jokowi-JK untuk menyelesaikan persoalan di Papua terutama kasua Paniai berdara
8 Desember 2014.
Kata dia, Aspirasi hari ini kami akan bahwa kepada Presiden
Jokowi- Jk dalam waktu yang dekat untuk mendesak segera tuntaskan semua kasus
di Papua. Ujarnya.
Ini adalah tuntutan
SKP HAM Papua:
1. Presiden republik Indonesia memenuhi janjinya kepada rakyat Papua yang di sampaikan pada Perayaan Natal Nasional ,27 Desember 2014 di Lapangan Mandala Jayapura Ppaua terkait menuntaskan kasus pelanggaran HAM di Paniai, 8 Desember 2014.
2. Presiden RI segerah memerintahkan Komnas HAM untuk mendorong KPP-HAM yang sudah di bentuk melakukan proses hukum terhadap para pelaku penembakan di Paniai 8 Desember 2014.
3. Pemerintah Indonesia segerah membuka ruang gerak demokrasi bagi rakayat Papua dan membuka akses media Internasional untuk masuk di tanah Papua.
4. Dewan Perwakilan Rakayat Papua mengawal Tim KPP HAM yang sudah di bentuk pada 15 oktober 2015 agar tim ini bekerja untuk mengungkap para pelaku penembakan di Paniai 8 Desember 2014.
5. DPR Papua, segerah mengundang Kapolda Papua dan Pangdam Cenderawasih untuk melakukan evaluasi resmi atas situasi keamanan di Papua, dan menghentikan Impunitas aparat Keamanan pelaku pelanggaran HAM di Papua.
6. Bersama ini kami sejumlah Elemen-elemen yang tergabung dalam SKP HAM Papua,menyatukan hati,budi dan fisik kami untuk berjuang memenuhi rasa keadilan bagi korban dan keluarga korban di Enarotali.
Pantauan www.kabarmapega.com Puluhan Aktivis Papua Merdeka Baik dari KNPB dan Mahasiswa terpaksa berhenti
di depan pintu masuk DPR hingga usai demo. Usai gelar demo damai polisi melarang puluhan aktivis KNPB dan mahasiswa masuk di gedung DPR provinsi Papua
dengan argumen yang tidak jelas. (Yunus
E Gobai/KM)
0 thoughts on “Memperingati hari HAM Sedunia; SKP HAM Desak Jokowi-JK tuntaskan pelanggaran HAM di Papua. ”