Yogyakarta,
(KM)---Polda Papua diduga telah melakukan diskriminasi antara massa aksi
kelompok Pro Papua merdeka dan Pro pembela Negara Kesatuan Republik Indonesia
(NKRI) yang tergabung dalam Barisan Rakyat Pembela (BARA) NKRI disikapi Ketua Yayasan Lembaga
Swadaya Masyarakat (YLSM) Wilayah Meepago.
Ketua
YLSM Wilayah Meepago, Servius Kedepa, mengatakan, perlu ditinjauh kembali reaksi Kapolda Papua terhadap penanganan massa aksi
antara pendukung Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat atau United
Liberation Movement for West Papua (ULMWP), pada Senin (31/05) dan pendukung
Barisan Rakyat Pembela NKRI (Bara NKRI), Jayapura, Papua, (2/6).
“Seluruh
masa aksi demo pembela NKRI diantar jemput mobil, bus, truk dan motor beroda 4.
Mereka diizinkan KAPOLDA Papua untuk berdemo di kantor DPRP. Inilah sikap
Kopolda yang tidak bijak,”kata Kedepa Kepada kabarmapegaa.com, Kamis, (02/06)
dari Jayapura.
Kata
dia, sementara masa aksi KNPB dan rakyat pro kemerkaan Papua telah dihadang
polisi dan TNI di beberapa titik kumpul di Jayapura. Seperti Abe Lingkaran,
Perumnas 3 Waena, Sentani dan lain-lain.
“Dimana
kebijakan Kopolda Papua terhadap aksi KNPB pada 31 Mei 2016 lalu,”tegasnya.
Kata
dia, demo hari ini bukan orang asli Papua. Tetapi, orang Papua yang dianggap memperjuangkan
hak-hak untuk Negara Indonesia dan menolak perjuangan organisasi pro Papua
Merdeka.
“Jadi
hari ini terbukti bahwa, yang menolak KNPB dan ULMWP lalu mempertahankan NKRI
adalah orang non Papua dan bukan orang papua,”tegasnya.
Wakil
Ketua III DPR Papua, Yanni mengatakan, pihaknya menerima aspirasi massa dan
akan meneruskan ke Polda Papua. Katanya, menjadi tanggungjawab semua pihak
menjaga keutuhan NKRI.
“Papua
tanah damai. Tanggungjawab ada pada kita semua. Ini baru pertama kali saya
melihat demo seperti ini, selama saya tiga periode di DPRP. Mari menjaga
keutuhan NKRI. Non Papua juga mengambil bagian penting membesarkan dan
memajukan Papua serta menjaga Papua tetap menjadi tanah damai,” kata Yanni
dihadap massa,”kata Yanni, Seperti yang dikutip dari Jubi.com edisi, 02 Juni 2016.
Pewarta : Manfred Kudiai/KM
0 thoughts on “Aksi Massa di Papua Dinilai Kapolda Papua Melakukan Diskriminasi ”