Oleh: Dominggus Elcid Li*
Paris dan Paniai meskipun keduanya sama-sama tertera dalam peta geografis, dalam perkara kematian, rasa manusia Indonesia lebih tergerak untuk berkomentar soal kematian para kartunis/jurnalis Charlie Hebdo dan para konsumen di salah satu supermarket kosher di Paris. Sedangkan komentar soal kematian belasan anak-anak remaja tanggung yang ditembak mati saat mereka sedang menari di lapangan terbuka di Paniai Bulan Desember 2014 masih senyap.
Tanpa malu-malu Presiden Jokowi memberikan ucapan belasungkawa untuk para korban di Paris beberapa jam setelah kabar kematian itu berhembus ke pelbagai penjuru dunia, seolah beliau tidak ingat bahwa ia hampir tidak bersuara sepatah kata pun untuk kematian di Paniai, Papua. Di kalangan intelektual Indonesia sikapnya hampir sama, ada yang ikut bersuara ‘saya adalah Charlie’ atau ‘saya adalah Ahmed’, tetapi yang jelas tidak ada yang pernah menulis ‘saya adalah Paniai’.
Ketiga pemuda yang memberontak di Paris merupakan bagian dari komunitas keturunan warga eks jajahan Perancis. Dua diantaranya berasal dari Aljazair, negeri yang juga bergolak setelah Vietnam memberontak. Tidak semua anak eks daerah jajahan dapat menjadi Zinedine Zidane. Bisa bermain bola, kaya dan keluar dari ghetto. Tidak mudah bagi anak-anak para imigran untuk ikut merasakan janji egalite dan fraternite. Republik Perancis masih belum keluar dari krisis pasca kolonial. Tetapi itu persoalan di Perancis, bagaimana dengan kita di Indonesia?
Politik Etis Indonesia
Di Indonesia, kawasan politik yang diakui dunia pasca perang dunia kedua, warganya tidak mampu keluar dari persoalan laten pasca pembentukan negara. Kebanyakan masih mengutip bahwa penjajah hanya terkait dengan rasialisme kulit putih. Struktur legal rasisme yang dipraktekan Belanda di Hindia Belanda tidak dicermati. Seolah slogan emansipasi di negara baru langsung terjadi setelah penjajah Belanda pulang. Tidak heran jika Hardt dan Negri menyebut National Liberation sebagai ‘hadiah beracun’(2000). Mimpi emansipasi egaliter diantara warga negara tidak terjadi, sebab kaum terdidik awal kemudian berubah menjadi ‘penjajah’ untuk kawanannya yang lain.
Politik etis Belanda ‘seolah’ menemukan duplikatnya 100 tahun kemudian di tangan para bangsa kulit coklat muda. Katanya pemerintah Indonesia sedang melakukan studi kelayakan pembangunan kereta api di Papua. Apa bedanya dengan Daendels yang membuka jalan Anyer-Panarukan dua abad silam? Mengapa usul Perdana Menteri RRC untuk Presiden RI juga ada dalam struktur yang sama?
Dalam gaya politik etis, subyek adalah tunggal, dan tidak membutuhkan konfirmasi. Pelaku pembangunan senantiasa memiliki alasan etis untuk merasa telah berbuat baik. Yang jelas interpretasi kaum yang dianggap tidak memiliki peradaban dianggap tidak penting dan tidak diperlukan.
Partha Cattharjee (2005) salah seorang penulis dari India yang menulis ulang soal Konferensi Asia Afrika lima dekade silam, mengutip ungkapan Sukarno dalam pidatonya bahwa neokolonialisme kini kembali di tangan segelintir elit. Janji kemerdekaan tak mudah terlihat dalam kenyataan setelah 6 dekade merdeka dari Eropa. Posisi senja India yang sudah dialami Indira Gandhi, kini juga dialami Megawati Sukarnoputri. Jika Cattharjee lidah kelu terhadap nasib kaum dalit, di Indonesia Orang Papua lah yang menjadi warga di luar kasta. Kematiannya tidak dianggap, dan tanahnya dirampas.
Papua Sebagai Batas Modernitas
Perkara kepedulian di era globalisasi media informasi sudah menjadi amat mekanis. Penderitaan populer diukur dengan trending topic. Artinya mungkin seperti ini, kematian di Paris itu kelas satu, kematian di Ferguson kelas dua, eksekusi ribuan orang oleh Boko Haram di Nigeria itu kelas tiga, dan kematian di Paniai nyaris tidak ada dalam peta imajinasi para kaum literer. Padahal manusia yang tidak bisa keluar dari banjir informasi dan menemukan ‘persoalan riil’ untuk kawanan kolektifnya jelas-jelas tidak bisa diajak kemana-mana.
Ingatan kolektif dalam sejarah kemerdekaan Indonesia soal Papua bagi Indonesia amat terkait dengan Boven Digul, tempat para tahanan politik yang menentang pemerintah Hindia Belanda dibuang. Kini perilaku KNIL di Hindia Belanda terhadap warga pribumi seolah ditiru lurus oleh aparat keamanan terhadap Orang asli Papua.
Upaya mengingat ulang gerak maju kolonialisme Belanda di Jawa dengan tumbangnya Pangeran Diponegoro kini kerap dibahas dan diperingati sebagai titik kekalahan menentang penjajahan. Tetapi mengapa pembunuhan Theys Elluay tidak dianggap sebagai perulangan gerak maju siasat kolonialisme kontemporer?
Jika struktur peradaban disandingkan antara yang mentah (natural) dan gerak mengubah yang asli diukur sebagai kemajuan (progress), maka ketelanjangan dengan mudah diartikan sebagai tidak beradab.
Modernisme/kolonialisme adalah satu paket. Kaum yang menyatakan diri moderen merasa lebih berhak mengatur manusia yang dianggap tidak memiliki peradaban. Mereka butuh ‘diajari’. Kolonialisme juga bergerak di dataran yang sama, penjajah selalu merasa lebih tinggi dan berhak memerintah.
Selama tataran berpengetahuan terus bergeser ke irama autocracy, selama itu pula korban dianggap sebagai harga pembangunan yang obyektif. Di titik ini subyek tidak lagi ada, dan ini sudah bukan lagi politik etis, yang masih menempatkan subyek sebagai diri yang otonom dan bertanggungjawab. Keputusan hanya mengikuti manual untung rugi. Diam kali ini menandakan subyek tidak lagi memiliki otonomi. Diam kali ini merupakan kekalahan total.
Marhaenisme sebagai idiologi politik Jokowi pun belum sampai pada persoalan yang sedang dihadapi di Papua. Marhaenisme merupakan asimilasi terjemahan kaum literer tentang kaum proletar pasca revolusi industri yang tetap ada dalam horizon modernis pra industri di negeri jajahan. Tidak heran jika Jokowi diam dan tak punya kata ketika berhadapan dengan kematian di Paniai. Diam di sini tidak sekedar tunda bicara, tetapi ketiadaan kata. Krisis epistemologi ini harus dijawab, sebelum perangkat-perangkat modernitas terus dipaksakan dan kematian menjadi banal di Papua. Mungkin ini penjelasan mengapa Jokowi dan Prabowo mampu mengecam aksi pembunuhan di Paris, dan dua-duanya diam terhadap pembunuhan di Paniai.
*Sosiolog, Peneliti IRGSC. Sedang meneliti di Ash Center, Harvard Kennedy School.
(dimuat di Kompas, 21/01/2015)
 |
| (Foto :sumber irgsc.org/KM) |
Paris dan Paniai meskipun keduanya sama-sama tertera dalam peta geografis, dalam perkara kematian, rasa manusia Indonesia lebih tergerak untuk berkomentar soal kematian para kartunis/jurnalis Charlie Hebdo dan para konsumen di salah satu supermarket kosher di Paris. Sedangkan komentar soal kematian belasan anak-anak remaja tanggung yang ditembak mati saat mereka sedang menari di lapangan terbuka di Paniai Bulan Desember 2014 masih senyap.
Tanpa malu-malu Presiden Jokowi memberikan ucapan belasungkawa untuk para korban di Paris beberapa jam setelah kabar kematian itu berhembus ke pelbagai penjuru dunia, seolah beliau tidak ingat bahwa ia hampir tidak bersuara sepatah kata pun untuk kematian di Paniai, Papua. Di kalangan intelektual Indonesia sikapnya hampir sama, ada yang ikut bersuara ‘saya adalah Charlie’ atau ‘saya adalah Ahmed’, tetapi yang jelas tidak ada yang pernah menulis ‘saya adalah Paniai’.
Ketiga pemuda yang memberontak di Paris merupakan bagian dari komunitas keturunan warga eks jajahan Perancis. Dua diantaranya berasal dari Aljazair, negeri yang juga bergolak setelah Vietnam memberontak. Tidak semua anak eks daerah jajahan dapat menjadi Zinedine Zidane. Bisa bermain bola, kaya dan keluar dari ghetto. Tidak mudah bagi anak-anak para imigran untuk ikut merasakan janji egalite dan fraternite. Republik Perancis masih belum keluar dari krisis pasca kolonial. Tetapi itu persoalan di Perancis, bagaimana dengan kita di Indonesia?
Politik Etis Indonesia
Di Indonesia, kawasan politik yang diakui dunia pasca perang dunia kedua, warganya tidak mampu keluar dari persoalan laten pasca pembentukan negara. Kebanyakan masih mengutip bahwa penjajah hanya terkait dengan rasialisme kulit putih. Struktur legal rasisme yang dipraktekan Belanda di Hindia Belanda tidak dicermati. Seolah slogan emansipasi di negara baru langsung terjadi setelah penjajah Belanda pulang. Tidak heran jika Hardt dan Negri menyebut National Liberation sebagai ‘hadiah beracun’(2000). Mimpi emansipasi egaliter diantara warga negara tidak terjadi, sebab kaum terdidik awal kemudian berubah menjadi ‘penjajah’ untuk kawanannya yang lain.
Politik etis Belanda ‘seolah’ menemukan duplikatnya 100 tahun kemudian di tangan para bangsa kulit coklat muda. Katanya pemerintah Indonesia sedang melakukan studi kelayakan pembangunan kereta api di Papua. Apa bedanya dengan Daendels yang membuka jalan Anyer-Panarukan dua abad silam? Mengapa usul Perdana Menteri RRC untuk Presiden RI juga ada dalam struktur yang sama?
Dalam gaya politik etis, subyek adalah tunggal, dan tidak membutuhkan konfirmasi. Pelaku pembangunan senantiasa memiliki alasan etis untuk merasa telah berbuat baik. Yang jelas interpretasi kaum yang dianggap tidak memiliki peradaban dianggap tidak penting dan tidak diperlukan.
Partha Cattharjee (2005) salah seorang penulis dari India yang menulis ulang soal Konferensi Asia Afrika lima dekade silam, mengutip ungkapan Sukarno dalam pidatonya bahwa neokolonialisme kini kembali di tangan segelintir elit. Janji kemerdekaan tak mudah terlihat dalam kenyataan setelah 6 dekade merdeka dari Eropa. Posisi senja India yang sudah dialami Indira Gandhi, kini juga dialami Megawati Sukarnoputri. Jika Cattharjee lidah kelu terhadap nasib kaum dalit, di Indonesia Orang Papua lah yang menjadi warga di luar kasta. Kematiannya tidak dianggap, dan tanahnya dirampas.
Papua Sebagai Batas Modernitas
Perkara kepedulian di era globalisasi media informasi sudah menjadi amat mekanis. Penderitaan populer diukur dengan trending topic. Artinya mungkin seperti ini, kematian di Paris itu kelas satu, kematian di Ferguson kelas dua, eksekusi ribuan orang oleh Boko Haram di Nigeria itu kelas tiga, dan kematian di Paniai nyaris tidak ada dalam peta imajinasi para kaum literer. Padahal manusia yang tidak bisa keluar dari banjir informasi dan menemukan ‘persoalan riil’ untuk kawanan kolektifnya jelas-jelas tidak bisa diajak kemana-mana.
Ingatan kolektif dalam sejarah kemerdekaan Indonesia soal Papua bagi Indonesia amat terkait dengan Boven Digul, tempat para tahanan politik yang menentang pemerintah Hindia Belanda dibuang. Kini perilaku KNIL di Hindia Belanda terhadap warga pribumi seolah ditiru lurus oleh aparat keamanan terhadap Orang asli Papua.
Upaya mengingat ulang gerak maju kolonialisme Belanda di Jawa dengan tumbangnya Pangeran Diponegoro kini kerap dibahas dan diperingati sebagai titik kekalahan menentang penjajahan. Tetapi mengapa pembunuhan Theys Elluay tidak dianggap sebagai perulangan gerak maju siasat kolonialisme kontemporer?
Jika struktur peradaban disandingkan antara yang mentah (natural) dan gerak mengubah yang asli diukur sebagai kemajuan (progress), maka ketelanjangan dengan mudah diartikan sebagai tidak beradab.
Modernisme/kolonialisme adalah satu paket. Kaum yang menyatakan diri moderen merasa lebih berhak mengatur manusia yang dianggap tidak memiliki peradaban. Mereka butuh ‘diajari’. Kolonialisme juga bergerak di dataran yang sama, penjajah selalu merasa lebih tinggi dan berhak memerintah.
Selama tataran berpengetahuan terus bergeser ke irama autocracy, selama itu pula korban dianggap sebagai harga pembangunan yang obyektif. Di titik ini subyek tidak lagi ada, dan ini sudah bukan lagi politik etis, yang masih menempatkan subyek sebagai diri yang otonom dan bertanggungjawab. Keputusan hanya mengikuti manual untung rugi. Diam kali ini menandakan subyek tidak lagi memiliki otonomi. Diam kali ini merupakan kekalahan total.
Marhaenisme sebagai idiologi politik Jokowi pun belum sampai pada persoalan yang sedang dihadapi di Papua. Marhaenisme merupakan asimilasi terjemahan kaum literer tentang kaum proletar pasca revolusi industri yang tetap ada dalam horizon modernis pra industri di negeri jajahan. Tidak heran jika Jokowi diam dan tak punya kata ketika berhadapan dengan kematian di Paniai. Diam di sini tidak sekedar tunda bicara, tetapi ketiadaan kata. Krisis epistemologi ini harus dijawab, sebelum perangkat-perangkat modernitas terus dipaksakan dan kematian menjadi banal di Papua. Mungkin ini penjelasan mengapa Jokowi dan Prabowo mampu mengecam aksi pembunuhan di Paris, dan dua-duanya diam terhadap pembunuhan di Paniai.
*Sosiolog, Peneliti IRGSC. Sedang meneliti di Ash Center, Harvard Kennedy School.
(dimuat di Kompas, 21/01/2015)
.jpg)
